TRIBUNNEWS.COM - Chatib Basri, yang baru dilantik Presiden Yudhoyono menjadi Menteri Keuangan RI menggantikan posisi yang ditinggalkan Agus Martowardojo Selasa (21/5/2013), akan segera berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini disampaikan koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adhie M Massardi kepada wartawan siang ini di Jakarta, Rabu (22/5/2013). Demikian rilis yang diterima redaksi Tribunnews.com.

“Sekarang ini kan yang korup itu rezimnya. Siapa pun yang masuk dalam pusaran rezim yang korup, pasti akan terseret arus itu. Jadi cepat atau lambat, mungkin tak akan lebih dari tiga bulan, Chatib Basri juga akan segera berurusan dengan KPK seperti menteri keuangan sebelum-sebelumnya,” ujar Adhie.

Sekjen MKRI (Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia) ini memberikan kesaksian betapa dahsyatnya daya rusak rezim ini. Sehingga orang-orang yang sebelum jadi bagian rezim SBY ditengarai memiliki integritas dan berperilaku baik, kini namanya jadi bulan-bulanan KPK.

“Contohnya Boediono dan Sri Mulyani. Dua tokoh eknomi yang dulu reputasi dan profesionalismenya pernah sangat dipuji, bahkan di dunia internasional, kini tinggal menunggu waktu untuk masuk bui karena secara sah dan meyakinkan terlibat dalam skandal korupsi rekayasa bailout Bank Century,” katanya.

Tapi, menurut jubir presiden era Gus Dur ini, yang paling mengerikan, rezim ini telah merusak mental dan moral generasi muda yang semula diharapkan bisa membawa perubahan di negeri ini. Seperti Andi Mallarangeng, Anas Urbaningrum, Nazaruddin, Angelina Sondakh, Jhonny Allen Marbun, dan sejumlah aktivis yang kini berada di pusat kekuasaan.

Di kabinet, tokoh-tokoh muda seperti Gita Wiryawan, Agus Martowardojo, Suswono, Hatta Radjasa, Muhaimin Iskandar, berkas indikasi korupsinya sudah lama masuk daftar untuk ditindak-lanjuti. Begitu terjadi perubahan politik, mereka akan menghuni “hotel prodeo”.

“Seperti Agus Martowardojo yang berurusan dengan KPK karena menandatangani pengeluaran uang negara untuk pembangunan proyek Hambalang yang memang didesain untuk ajang bancakan, Chatib Basri nanti juga berurusan dengan KPK karena menandatangani pengeluaran uang negara untuk APBN yang penuh manipulasi.”

“Tapi yang paling telak kalau nanti kalau pemerintah jadi menaikkan harga BBM, dan Chatib Basri menandatangani pengeluaran untuk BLT yang jumlahnya triliuanan rupiah. Sebab sekarang sudah banyak orang tahu bahwa BLT hanya program tipu-tipu. Kolusi beberapa parpol untuk manjarah uang negara guna pemilu 2014,” pungkas Adhie Massardi.