Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menanggapi santai permintaan Partai Demokrat mengenai koalisi pemerintahan. Partai Demokrat meminta PKS menarik menteri-menterinya di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II jika memutuskan keluar dari koalisi.

PKS menilai kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri merupakan kewenangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Menteri itu kan urusan SBY, terlalu naif lah. Menteri itu kecil lah bagi kita," ujar Anggota Majelis Syuro PKS, Refrizal di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/5/2013).

Refrizal mengatakan pihaknya saat ini sedang memfokuskan kepada rencana pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Setelah itu baru akan memutuskan mengenai kelanjutan koalisi.

"Kita bahas BBM satu per satu dulu lah. Kita akan beri pandangan fraksi mengenai BBM dulu," imbuhnya.

Sebelumnya, wacana PKS keluar dari koalisi mendapat tanggapan dari Partai Demokrat. Wakil Ketua Umum Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mengatakan adanya mekanisme untuk keluar dari koalisi.  "Jadi sebetulnya koalisi sejak awal petinggi partai, dan mekanisme di partai atau koalisi kan ada," kata Nurhayati di Gedung DPR, Kamis (23/5/2013).

Nurhayati mengatakan proses pembicaraan koalisi dapat dilakukan saat pertemuan Sekretariat Gabungan (Sergab). "Kalau ada yang tidak nyaman kita bicarakan di setgab," tuturnya.

Ketua Fraksi Demokrat itu meminta menteri-menteri asal PKS untuk mundur jika akhirnya keluar dari koalisi.

Menteri asal PKS di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yakni Menteri Sosial Salim Segaf Al Juffri, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring dan Menteri Pertanian Suswono.

"Kalau mau mundur silahkan, tarik-tarik saja menterinya," tuturnya