TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi Demokrat Nurhayati menyesalkan keputusan PKS menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak. Pasalnya kenaikan BBM merupakan wewenang pemerintah.

"Buat saya, hanya menyesalkan saja," kata Nurhayati di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (31/5/2013).

Nurhayati mengatakan sesuai UU kenaikan BBM putusan pemerintah. Apalagi, putusan tersebut sudah disepakati bersama saat sidang paripurna.

"Kalau kemudian sekarang muncul harus dipertanyakan. Waktu itu PKS bilang mau keluar koalisi, sekarang tidak. Kalau tidak mau keluar jangan mengada ada. Kalau ada masalah silahkan selesaikan secara dewasa," imbuh Nurhayati.

Untuk itu, Nurhayati meminta PKS tidak membuat pengalihan isu yang sangat merugikan rakyat. "Merugikan rakyat karena ada semangat undang-undang yang mengamanatkan untuk kepentingan rakyat," tuturnya.

Ketika ditanyakan apakah terdapat sanksi bagi koalisi yang berbeda pendapat mengenai BBM, Wakil Ketua Umum Demokrat itu menyerahkan semuanya kepada masyarakat.

"Ini bukan wewenang saya untuk memberikan sanksi atau tidak. Biar rakyat yang menilai bagaimana partai politik itu. Tapi saya menyesalkan tindakan-tindakan yang tidak dewasa," kata Nurhayati.