TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Djoko Santoso berpendapat wajib militer bagi warga sipil yang akan diatur RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan.

"Itu bukan militerisme, itu hanya untuk tujuan pertahanan dimana wajib militer disiapkan pada masa damai," kata Djoko Santoso dalam diskusi di gedung DPR/MPR RI Jakarta, Senin (3/6/2013).

Wajib militer, menurut dia, adalah upaya untuk memperkuat negara yang diumpamakan sebagai sebuah kapal. "Kalau  ada usaha perkuat kapal maka penumpangnya (warga negara) harus siap kalau kapal bocor nanti kan warganya yang kena," kata dia.

Lanjut Djoko Santoso di negara lain wajib militer bagi sipil disiapkan jika sewaktu-waktu ada serangan militer. Hal itu pula yang akan diterapkan di Indonesia.

"Tapi ini bukan untuk tujuan militerisme. Memang ada polemik setuju dan tidak setuju. Tapi yah namanya untuk perkuat kapal yang kita maksud negara tadi maka ini diperlukan. Pemahaman saya soal militer diperlukan pendidikan seperti itu.
Bukan karena saya dari militer," kata Djoko Santoso.

RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara atau yang sering disebut sebagai RUU Komcad belakangan ini menuai kontroversi di masyarakat. RUU yang drafnya diserahkan Pemerintah ke DPR pada 2010 itu dianggap diskriminatif sebab ada aturan wajib militer bagi sipil dan hanya diwajibkan kepada PNS, pekerja dan/atau buruh (Pasal 8 ayat (1) namun tidak berlaku bagi artis dan pengusaha.