Tribunnews.com, Jakarta — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai inkonsisten dalam menyikapi kebijakan pemerintah. Sebagai partai koalisi, PKS diminta tidak merongrong pemerintah hanya untuk menarik simpati masyarakat.

"Koalisi itu kan dengan niat baik, kesamaan visi, bukan sebaliknya merongrong pemerintah di saat rakyat memerlukan bantuan," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf seusai menghadiri rapat Sekretariat Gabungan (Setgab) di rumah dinas Wakil Presiden Boediono, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/6/2013) malam. Dalam rapat tersebut, hanya pimpinan PKS yang tak hadir di antara semua partai dalam koalisi pendukung pemerintah.

Sekretaris Fraksi PKS di DPR Abdul Hakim mengatakan, ketakhadiran pimpinan PKS dalam rapat tersebut semata karena alasan teknis. Pada saat rapat digelar, Presiden PKS Anis Matta sedang ada kegiatan di Jombang, Jawa Timur. Terlebih lagi, ujar dia, semula undangan rapat ditujukan pada pimpinan fraksi, tetapi kemudian dibatalkan sehingga, imbuh dia, pimpinan fraksi yang semula akan menghadiri pertemuan juga membatalkan kehadirannya.

Agenda pertemuan Setgab ini adalah membahas rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), pemberian bantuan langsung sementara miskin (BLSM) sebagai kompensasi, dan konsolidasi koalisi. Rapat ini digelar sesuai arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Menyikapi ketidakhadiran PKS dalam rapat, Nurhayati mengatakan sudah kebal dengan polah partai itu. Dia pun mengecam langkah PKS yang pada satu sisi menyatakan menolak kenaikan harga BBM dengan alasan membela rakyat, tetapi di sisi lain tetap bergabung di gerbong partai koalisi pendukung pemerintah.

Nurhayati enggan menghakimi atau mengusulkan agar PKS hengkang dari koalisi. Sebagai partai cerdas, PKS dianggapnya mampu bersikap lebih konsisten, termasuk menentukan keputusan bersama partai koalisi. "Tidak perlu diusulkan (untuk keluar koalisi). Kalau sudah tidak bisa bersama, apa harus dipertahankan?" ujar dia.