TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang bersikeras menolak Pemerintah menaikkan harga BBM, mendapat penilaian berbeda di antara partai koalisi yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan.

Partai Amanat Nasional (PAN) misalnya, menilai perbedaan sikap antar-anggota Setgab sudah hal lumrah. Namun harus juga diingat, bahwa keputusan Setgab mendukung kenaikan harga BBM lantaran untuk kepentingan masyarakat banyak.

"Di politik bisa berbeda sikap. Tapi perbedaan dibatasi koridor etik. Menyangkut hajat orang banyak sebaiknya didukung penuh. Silakan publik menilai. Bagi kita tidak mau menyusahkan rakyat," ujar politisi PAN, Bima Arya di Galeri Cafe, Jakarta, Rabu (5/6/2013).

PAN dan anggota Setgab, lanjut Bima, sudah mengingatkan untuk koridor etik yang harus diindahkan anggota lainnya. Namun untuk PKS yang banyak hal kerap berbeda telah diberi nasehat tapi dianggap angin lalu. PAN tak tahu apakah aksi PKS ini untuk pencitraan atau apa.

"Silakan publik menilai bahwa yang dilakukan oleh PKS bisa jadi sesuai dengan dugaan tadi (yang hanya ingin menaikkan citra partai di Pemilu 2014)," ujarnya sambil menambahkan, dalam posisi saat ini memang PKS harus mengambil langkah signifikan.

"Bagi kita tidak mau menyusahkan rakyat. Kita mengambil pilihan, walaupun terkesan tidak mengenakkan tapi baik untuk perbaikan ekonomi makro. Tidak menempatkan kepentingan nasional dalam sudut pandang lebih sempit," katanya.