TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat menilai sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tidak konsisten mendukung pemerintah, mengganggu kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sebab, sejumlah manuver yang dilakukan PKS, terutama terkait penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dinilai sangat meresahkan pemerintah.

"Setiap hari kami selalu merapatkan dan membahas kenaikan BBM dan sikap PKS. Kami cari jalan yang terbaik. Tapi, kami merasa sikap PKS saat ini sudah sangat menganggu," ujar Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat EE Mangindaan kepada KONTAN, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (7/6/2013).

Padahal, lanjut Mangindaan, keputusan pemerintah menaikkan harga BBM demi menyelamatkan fiskal negara.

Sebab, tuturnya, selama ini subsidi untuk BBM dirasakan terlalu membebani dan tidak tepat sasaran. Jika harga BBM tidak naik, maka defisit anggaran bisa mencapai di atas 3 persen, dan itu melanggar undang-undang.

Mangindaan menuding, PKS tidak memiliki alasan tepat dan rasional untuk menolak kenaikan harga BBM. Kecuali, kata Menteri Perhubungan, tujuannya hanya demi mencari simpati publik.

Seyogianya, Mangindaan menambahkan, jika PKS menolak kenaikan harga BBM, mereka harus menyampaikan lebih dulu apa tujuan penolakannya, dan itu harus dijelaskan secara gamblang kepada masyarakat.

Karena itu, Demokrat memandang, penolakan PKS terhadap kenaikan harga BBM dinilai sebagai kasus khusus, yang harus diproses secara khusus pula.
Meski demikian, Mangindaan belum bisa memastikan apakah akan ada sanksi bagi PKS terkait masalah tersebut.

Bukan apa-apa, menurut Mangindaan, hingga saat ini PKS masih masuk dalam anggota koalisi pendukung pemerintah. Di dalam pemerintahan Presiden SBY, ada tiga menteri kabinet yang merupakan kader PKS. (*)