Tribunnews.com, Jakarta - Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, EE Mangindaan, menegaskan nasib Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di koalisi dibahas khusus di Setgab menyusul penolakan PKS terhadap rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.

"PKS itu khusus, harus khusus (dibahas)," kata Mangindaan di Jakarta, Jumat (7/6/2013).

Dalam koalisi partai politik (Parpol) pendukung pemerintah di Setgab hanya PKS yang menolak kenaikan harga BBM. Lima partai lainnya PAN, Partai Demokrat, Golkar, PKB, dan PPP setuju kenaikan harga BBM.

Menurut Mangindaan rencana kenaikan harga BBM sudah  menjadi keputusan Setgab bahwa jika harga BBM  naik akan  menyelamatkan fiskal APBN.

"Kita ingin menyelamatkan APBN dan dengan cara itulah kita bisa selamatkan APBN dan selamatkan pembangunan. Jadi kenaikan harga BBM harus kita lakukan," kata dia.

Mangindaan mengatakan kalau PKS menolak kenaikan harga BBM maka harus dengan alasan yang tepat.

"Tiap hari kami rapat dan untuk itu. Kami cari jalan yang terbaik. Jangan sampai kita satu bangsa terpecah gara-gara ini," kata dia.

Mangindaan menegaskan sikap PKS ini mengganggu koalisi. Lalu apakah ada konsekuensi atas sikap PKS itu?

"Kita lihat nanti," kata dia.

(Aco)