Ringkasan berita

• Guntur Romli mendesak pemerintah membuka transparansi anggaran pengadaan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto senilai Rp100 miliar dari APBN.
• Ia menilai pengakuan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang disebut tidak mengetahui anggaran tersebut sebagai kejanggalan serius dalam tata kelola keuangan negara.
• Menurut Guntur, lemahnya pengawasan anggaran berpotensi mengulangi persoalan proyek pemerintah sebelumnya, termasuk pembelian motor listrik untuk program MBG.
• Selain itu, PDIP menonjolkan adanya atribut “RI 1” dan nama Prabowo pada sapi kurban yang dianggap sarat pencitraan politik. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Juru Bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Guntur Romli, mendesak pemerintah untuk segera membuka transparansi terkait anggaran pengadaan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto yang bernilai Rp100 miliar dari APBN

Guntur menilai ada keanehan besar dalam tata kelola keuangan negara karena Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengaku tidak mengetahui perihal anggaran jumbo tersebut.

Pihaknya khawatir sistem pengawasan yang lemah ini akan mengulang preseden buruk pada proyek-proyek pemerintah terdahulu.

"Setelah Menteri Keuangan Purbaya mengaku tidak tahu masalah itu, ini aneh bin ajaib. Pertama, masa bendahara negara bisa tidak tahu. Jangan sampai kasusnya seperti pembelian puluhan ribu motor tril listrik buat MBG," ujar Guntur Romli kepada wartawan pada Kamis (28/5/2026).

Menurut Guntur ketidaktahuan bendahara negara atas pengeluaran sebesar Rp100 miliar merupakan sinyal bahaya bagi sistem keuangan domestik.

 Publik kini mempertanyakan bagaimana dana rakyat bisa keluar tanpa sistem pengawasan dan transparansi yang semestinya.

"Publik pantas bertanya, sistem keuangan negara yang berjalan tanpa pengawasan yang semestinya atau lebih buruk tanpa transparansi, ini berbahaya," ucapnya.

Jangan pakai uang negara

PDIP juga menyoroti aspek teologis dalam penggunaan dana APBN untuk kurban atas nama pribadi Presiden.

Guntur menyebut bahwa dalam ajaran Islam, ibadah kurban bersifat personal dan harus menggunakan harta milik pribadi, bukan uang negara yang dihimpun dari 280 juta rakyat lintas agama.

"APBN bukan harta Presiden Prabowo. APBN adalah harta 280 juta rakyat Indonesia, muslim dan nonmuslim. Maka secara fikih kurban dengan uang rakyat atas nama pribadi Presiden adalah kontradiksi yang tidak bisa dibela dengan alasan apapun," tutur Guntur.

Meskipun Istana sempat memberikan klarifikasi bahwa pengadaan sapi tersebut merupakan bantuan kemasyarakatan, PDIP menilai fakta di lapangan justru menunjukkan hal sebaliknya.

Keberadaan atribut nama Presiden pada sapi-sapi tersebut dinilai sarat akan kepentingan pencitraan.

"Tapi di lapangan sapi-sapi itu bertuliskan nama RI1 atau Prabowo. Ini seperti branding politik berbalut ritual keagamaan. Ingat ya, bantuan sosial, bansos bukan kurban. Kurban bukan bansos, bantuan sosial. Mencampur adukkan keduanya bukan hanya keliru secara teologis, ia juga memanipulasi makna ibadah untuk kepentingan citra," katanya.

Ia mengingatkan Presiden Prabowo selaku kepala negara untuk menjaga asas keadilan bagi seluruh umat beragama di Indonesia.