Laporan Wartawan Tribunnews, Eri Komar Sinaga

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-  Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai memiliki banyak keuntungan jika memutuskan keluar dari koalisi sekretariat gabungan (Setgab).

Dengan keluar dari koalisi, sikap politik PKS akan jelas menyusul sikap mereka yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Mereka memiliki manuver politik semakin luas sehingga pencitraan pencitraan, mendongkrak elektabilitas, memperjuangkan aspirasi publik dan konstituennya semakin kuat," ujar pengamat politik Hanta Yuda, di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu  (8/6/2013).

Selain itu, terang Hanta, partai arahan Anis Matta tersebut akan dikenal publik sebagai partai yang konsisten terhadap garis perjuangan partai ketimbang sikap mereka yang berdiri di antara dua kaki.

Keuntungan PKS keluar dari koalisi juga akan meningkatkan popularitas partai tersebut karena konstituen PKS menginginkan berada di luar pemerintahan.

"Kalau PKS memutuskan berada di luar pemerintahan maka dengan sendirinya akan menyolidkan partai itu. Jadi kalau tujuannya adalah untuk me-recovery (menyembuhkan), meningkatkan mendobrak elektabilitas, saya lebih setuju berada di luar pemerintahan," terang Hanta.

Jika PKS tetap berada dalam koalisi namun menolak kenaikan harga BBM, manuver tersebut tidak akan berpengaruh terhadap elektabilitas partai.

Sebab, kata Hanta, PKS seringkali menolak namun di akhir selalu ada kompromi dan mendukung kebijakan pemerintah walau dengan adanya beberapa catatan. Tentu, sikap tersebut menunjukkan inkosistensi partai yang merupakan metamorfosa Partai Keadilan itu.