TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) menilai langkah Pemerintah berniat mengakali kenaikan tarif Bahan Bakar Minyak dengan penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) jelas tidak logis.

Sekretaris Jenderal PDI P, Tjahjo Kumolo mengaku, pada dasarnya dengan porsi APBN yang ada masih tetap bisa menekan kenaikan harga BBM bersubsidi. Kalau akhirnya tarif subsidi naik, ada pola lain yang bisa diambil Pemerintah dan itu harus dijelaskan.

"Kita harus kembali bahwa APBN itu cukup. Kalau cuma mau menaikkan subsidi masih ada kok pola kebijakan lain yang harusnya pemerintah sampaikan. Tidak perlu menaikkan BBM. Untuk menekan subisidi masih banyak yang bisa dilakukan," ujar Tjahjo di Jakarta, Jumat (7/6/2013).

Menurut Tjahjo, ketika BBM naik lalu disiasati dengan pemberian BLSM tidak komprehensif. Faktanya, penghasilan masyarakat yang ada sekarang tidak mengalami kenaikan. Sehingga menjadi pertanyaan, apakah cukup itu digunakan untuk sehari-hari.

"Sekarang tarif naik, buat makan naik semua. Terus tidak semua terima BLSM juga. Kebijakan itu tak komperhensif. Yntuk sebagian masyarakat menikmati, tapi dampak kenaikan BBM itu kan semua aspek, gaji pegawai, buruh, pensiunan enggak naik, tapi sembako melambung," katanya.

PDI P, lanjut Tjahjo, tak menerima alasan yang mengatakan APBN bakal jebol jika harus dipakai menanggung naiknya tarif BBM. Menurut komisi yang membahas APBN, mengaku tidak benar kalau alasannya APBN akan jebol.

"Perlu poltical will di sini. Ini kan lucu. Istilahnya pemerintah mau menekan subsidi tapi enggak mau dikatakan kalau tarif BBM naik. Makanya jangan bilang BBM naik. Dengan berteriak-teriak BBM naik, semuanya sudah naik semua," timpalnya.