TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), Agung Laksono menyerahkan program terobosan pemerintah untuk rakyat miskin yaitu Kartu Perlindungan Sosial (KPS).

KPS ini nantinya dapat bersinergi dengan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (Balsem) yang sedang digodok pemerintah terkait rencana kenaikan harga BBM.

Agung Laksono didampingi oleh Direktur Utama PT Pos Indonesia I Ketut Mardjana tiba di Kampung Pertanian Utara, Rt 12 Rw 01, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin (10/6/2013). Keduanya bersama rombongan menyusuri lokasi padat penduduk dan melewati gang kecil untuk mencari penerima KPS.

Pembagian tersebut diberikan secara simbolik kepada tiga orang warga miskin. Salah satu di antaranya, Karwati, janda berusia 60 tahun yang tidak memiliki penghasilan tetap. Karwati tinggal dengan kondisi seadanya. Agung Laksono kemudian meninjau kondisi rumah Karwati yang tampak memprihatinkan.

Agung menjelaskan bahwa kartu tersebut ditargetkan untuk 15,5 juta penduduk miskin, guna mendapat kompensasi dari kenaikan bahan bakar minyak (BBM), seperti beras untuk masyarakat miskin (raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

"Saat ini, kartu KPS masih untuk pengambilan raskin. Tapi kalau pemerintah melakukan Program Percepatan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) bisa menggunakan kartu ini. Misal ada beasiswa atau segala bantuan rakyat miskin bisa pakai ini agar semua bantuan pemerintah tepat sasaran," ujarnya kepada wartawan dilokasi.

Agung menyebutkan, bahwa pendistribusian KPS telah dimulai sejak 7 Juni 2013 melalui PT Pos Indonesia serentak di 12 kota di Indonesia. Menurutnya, kartu ini merupakan langkah kinerja pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.

"Ditargetkan pada akhir bulan yakni tanggal 30 Juni 2013 akan selesai pendistribusiannya," lanjutnya.

Lebih lanjut dikatakan Agung, pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sekira 40 persen penduduk Indonesia berekonomi rendah. Kartu tersebut rencananya akan dibagikan pada 15,5 juta Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) atau sekira 60 sampai 63 juta jiwa.