TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Munculnya sikap apatis dan rendahnya masyarakat berpartisipasi dalam memberikan hak suaranya tiap pemilihan umum tak lepas dari sikap acuh partai politik yang selama ini lemah bahkan absen memberikan pendidikan politik.

Hal demikian disampaikan politisi Partai Demokrat, Farhan Effendy dalam diskusi 'Apatisme Pemilih Pemula, Dibalik Kinerja Negatif Parpol. Apa Konsep Caleg?' di Media Center Komisi Pemilihan Umum, Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2013).

Menurut Farhan, wajar jika apatisme masyarakat dan cenderung apolitis, membuat siapa pun calon legislatif yang maju dalam pertarungan Pemilu Legislatif 2014 harap-harap cemas, karena harus meyakinkan masyarakat pentingnya partai dalam demokrasi.

"Artinya situasi dan keadaan apatisme pemuda tidak menjadi serta merta. Karena selama ini ada proses politik yang tidak dikawal, tidak ada kritik. Yang ada situasi politik hanya berbau transaksional, dan mengabaikan penderitaan rakyat," ujar Farhan.

"Yang harus dikritik adalah partainya. Karena partai adalah sekolah atau rumah yang melahirkan kader. Tapi calon pemimpin kita tidak melakukan hal itu, bahkan tidak mengerti hakekat bagaimana menjadikan caleg," tambah caleg dapil Jawa Timur X ini.

Kondisi partai politik yang lebih disibukkan memikirkan nasibnya sendiri, tanpa lebih sadar memberikan pendidikan politik masyarakat, turut menyumbang apatisme mereka ketika tidak mau atau memilih tidak menggunakan suaranya dalam pemilu.

"Nyatanya, masyarakat ketika diajak untuk memberikan haknya (dalam pemilu) selalu yang ditanyakan bakal diberi apa. Padahal itu adalah bagian dari tanda-tanda praktik politik yang menjurus korupsi. Saking kerasnya anak muda jadi jengah, jauh dari perbincangan parpol dan politik, bahkan mereka cenderung menghindar," kata Farhan.

Bisa dipastikan, fenomena anak muda yang apatis untuk memberikan hak pilihnya akan menjadi pekerjaan rumah bagi masa depan partai politik dan bangunan demokrasi. Inilah yang harus dijadikan tantangan dalam konstelasi politik masa datang.

Maka apa yang harus dilakukan, mau tidak mau pendidikan politik harus dilakukan selagi belum terlambat, dengan tidak melanggar aturan yang digariskan. Idealnya dengan mengembalikan ranah politik pada wataknya yang membangun kesejahteraan rakyat.

Khusus untuk pemilih pemula yang apatis, caleg harus ikut bertanggungjawab dengan menginisiasi pemilih yang cerdas. Salah satunya, melepaskan ketertindasan sosial dan ekonomi jika kelak menjadi anggota dewan.

"Pendidikan harus lebih baik. Kalau bangsa Indonesia dalam hal ini prosentase keseluruhan pendidikan masih SMP, empat lima tahun kedepan harus universitas. Caleg maupun parpol jangan masuk dengan janji. Kalau tak terlaksanakan, lima tahun kedepan sulit diperbaiki," katanya.