TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam aksi massa kader Partai Keadilan Sejahtera di Bundaran HI, Rabu (12/6/2013), meminta pemerintah agar adanya pembenahan ekonomi nasional. Ada 12 poin yang harus dilakukan pemerintah agar persoalan BBM bersubsidi tidak menjadi masalah berkelanjutan.

"Agar persoalan BBM subsidi tidak terus menerus menjadi permasalahan yang membelenggu, maka PKS meminta pemerintah menjalankan 12 poin yang kami sampaikan," kata Seorang Orator di Bundaran HI.

Adapun 12 poin tersebut adalah:

Pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah membenahi kebijakan energi yang mengutamakan ketahanan energi nasional di atas kepentingan-kepentingan jangka pendek. Kedua adalah melakukan diversifikasi energi.

Untuk langkah ketiga, pemerintah harus membangun infrastruktur energi secara kokoh. Keempat, memperbaiki sistem transportasi masal. "Termasuk konversi BBM ke BBG," katanya.

Untuk langkah kelima adalah melakukan audit efisiensi impor BBM dan hedging harga BBM. Keenam adalah melakukan realtime monitoring terhadap lifting minyak nasional. Ketujuh melakukan upaya serius untuk mengolah minyak bagian pemeerintah di kilang-kilang dalam negeri.

"Pemerintah harus meningkatkan lifting minyak. Disini harus disertai audit terhadap lifting minyak oleh auditor independen," katanya.

Selain itu pemerintah juga harus membuat target yang jelas dalam pembangunan kilang dan SPBU baru. Pemerintah juga harus memperbaiki kinerja BUMN energi. Pemerintah juga perlu mendorong Pertamina dan PLN untuk memanfaatkan fasilitas hedging agar mendapatkan tingkat harga yang fixed.

"Pemerintah juga harus meningkatkan lifting minyak bumi dengan mengoptimalkan reserve proven minyak bumi nasional melalui kegiatan eksplorasi di sektor hulu," katanya.