TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Demokrat Sutan Bathoegana angkat bicara mengenai keberadaan PKS di Sekretariat Gabungan (Setgab). Sutan menyebutkan bila ia menjabat sebagai Ketua Setgab maka keberadaan PKS di koalisi harus dievaluasi.

Pasalnya, PKS sudah tidak efektif berada di dalam koalisi pemerintahan.

"Contohnya kalau rapat  begini," kata Sutan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/6/2013).

Sikap PKS diketahui berbeda antara DPP dengan menteri yang berada di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. DPP PKS bersikap menolak kenaikan harga BBM sementara tiga menteri yang berada di kabinet mendukung rencana pemerintah. Menteri asal PKS terdiri dari Menkominfo Tifatul Sembiring, Mensos Salim Segaf Al Jufri dan Mentan Suswono.

"Bahwa SBY, sebagai ketua setgab. Membikin kontrak politik dengan partai, bukan dengan menteri. Menteri utusan partai. Kalau perwakilan dengan partai seiring, jangan menteri sama kita. Partai tidak," kata Sutan.

Ketua Komisi VII itu malah menilai menteri-menteri asal PKS dapat bergabung dengan pemerintah melalui Demokrat.

"Lagipula kalau mereka bisa jadi mereka tetap gabung, tapi pakai baju Demokrat kan bisa? Politik itu indah. Langsung saja kita jadikan mereka ketua departemen bidang sosial dan bidang komunikasi," katanya.

Sutan mengatakan PKS seharusnya memegang etika ketika menyatakan bergabung dengan koalisi pemerintahan.

"Itu konsekuensi dalam berkoalisi. Koalisi itu pilihan. Ada etika yang harus dipegang," katanya.