TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak perlu menunggu surat resmi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk keluar dari Setgab Koalisi. Apalagi bila melihat situasi terkini, soal setgab koalisi yang tidak melibatkan PKS dalam rapat Selasa (11/6/2013) kemarin malam di JCC.

Rentetan sikap dan peristiwa yang berpuncak pada rapat semalam, makin terlihat sikap setgab koalisi pimpinan partai Demokrat atas sikap mendua PKS. Dan itu merupakan realitas politik yang sebenarnya Setgab, khususnya Demokrat tidak menginginkan PKS ada di koalisi lagi.

"Mestinya PKS mengerti hal itu sebagai sinyal politik,"kata Pakar Komunikasi Politik Heri Budianto, Rabu(12/6/2013) malam.

Menanggapi soal pernyataan petinggi PKS yang masih menunggu surat resmi dari SBY sebagai pimpinan tertinggi Setgab, kata Heri adalah kurang tepat. Sebab sebagai partai yang memiliki sikap berbeda, mestinya PKS dengan gentlemen dan kesatria menyatakan mundur dari koalisi.

"Kalau mengundurkan diri dan menarik ke 3 menterinya, itu justru akan sangat menguntungkan PKS. Sebab publik akan melihat konsistensi PKS yang berbeda," kata Heri.

Selain itu, lanjut Heri hal ini juga akan sangat menguntungkan bagi citra politik PKS yang belakangan negatif di mata publik.

Ke depan bila keluar dari koalisi, PKS bisa saja memainkan peran oposisi seperti PDIP, Hanura, dan Gerindra. Ini akan menguntungkan bagi PKS dari sisi kalkulasi politik.

"Apalagi kasus korupsi impor daging sapi, sangat merugikan PKS secara kelembagaan. Nah ini momentum penting bagi PKS untuk merebut simpati publik. Selain itu, ini merupakan strategi untuk meyakinkan publik bahwa PKS tidak memerlukan jabatan menteri. Apalagi publik menilai bahwa pos Menteri merupakan sapi perahan partai politik untuk mengumpulkan pundi-pundi,"ujarnya.

Namun sebaliknya, menurut Heri jika PKS mengambil sikap menunggu, terkesan PKS memancing-mancing SBY, dan menunggu sikap SBY agar tegas. Strategi ini justru kurang jitu, dari perspektif komunikasi politik dalam realitas politik saat ini.

Kenapa demikian, sebab jika ingin menjual seolah-seolah PKS didepak oleh SBY justru tidak laku di mata publik. Sebab publik sudah tahu sikap PKS dari awal soal rencana kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak(BBM) subsidi.

"SBY pun tidak perlu risau dengan keluarnya PKS dari Setgab koalisi pendukung pemerintahannya. Lebih baik Presiden SBY fokus menyelesaikan tugas-tugas yang masih tersisa 1,5 tahun ke depan. Sebab kekuatan di DPR masih cukup solid untuk mengamankan kebijakan pemerintah,"kata Heri.

Memang lebih jauh Heri menjelaskan yang akan menangguk keuntungan adalah Golkar, PAN, PKB, dan PPP. Bisa jadi kekosongan tiga Menteri dari PKS diperebutkan.

"Namun tentu SBY dan Demokrat tidak akan gegabah soal ini. Bisa jadi Hanura dan Gerindra dipancing untuk masuk koalisi,"kata Heri.