TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai sikap Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono tidak luas menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sehingga menimbulkan ketidakpastian.

Menurut perempuan yang akrab disapa Wiwieq ini, ketidaklugasan Pemerintah tidak lepas dari dilema yang dihadapi SBY. Satu sisi dia sebagai Presiden dan sisi lain sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Langkah menaikkan BBM jelas merugikan Demokrat.

"Sisi lain adanya kesulitan sendiri dengan APBN kita. Itu yang tidak cukup diterangkan Pemerintah kepada masyarakat. Sehingga yang muncul adalah politisasi harga BBM," ujar Wiwieq kepada wartawan di Galeri Cafe, TIM, Jakarta, Minggu (16/6/2013).

Wiwieq menambahkan, sosialisasi kenaikan BBM dan postur APBN yang saat ini tidak cukup bisa dijelaskan Pemerintah kepada publik, namun langsung memunculkan dana-dana yang dikenal dengan BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat), rentan disimpangkan.

Sebetulnya, kata Wiwieq, permintaan masyarakat sangat sederhana, bahwa mereka keberatan dengan beban baru berupa kenaikan harga BBM, yang berdampak negatif melambungnya harga-harga lain. Inilah yang membuat masyarakat tidak setuju kenaikan BBM.

"Sikap tidak tegas Pak SBY memberikan poin tertentu untuk ajang tarik menarik, dan masyarakat yang dirugikan. Pemerintah kurang tegas dan bertindak cepat mengatasi isu-isu yang seharusnya tidak timbul," ucapnya.