TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah akan menggelontorkan dana sebesar Rp155 miliar untuk membantu korban lumpur Lapindo. Hal itu tertuang dalam Pasal 9 Rancangan Rancangan Undang-Undang Nomor Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2013 (RUU APBN 2013)

Pasal 9 ayat 1 tersebut bertuliskan untuk kelancaran upaya penanggulangan lumpur Sidoarjo, alokasi dana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) tahun anggaran 2013 dapat dipergunakan. Dalam Pasal 9 Ayat 1 APBN 2013 poin (a) dijelaskan alokasi dana bantuan diperuntukan bagi pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak di tiga desa: Desa Besuki, Desa Kedungcangkring, dan Desa Pejarakan.

Kemudian, alokasi anggaran juga digunakan bagi rukun tetangga di tiga kelurahan yakni Kelurahan Siring, Kelurahan Jatirejo, dan Kelurahan Mindi.

Postur anggaran juga dialokasikan untuk bantuan kontrak rumah pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar area terdampak. Bantuan tersebut mencakup kelurahan tiga kelurahan dan tujuh desa yang meliputi Kelurahan Mindi, Kelurahan Gendang, Kelurahan Porong, Desa Pamotan, Desa Kalitengah, Desa Gempolsari, Desa Glagaharum, Desa Besuki, Desa Wunt, Desa Ketapang.

Alasan pemerintah memberikan bantuan bagi korban lumpur Lapindo untuk menyelamatkan perekonomian dan kehidupan sosial kemasyarakatan di sekitar tanggul Sidoarjo. Anggaran yang diperuntukan bagi BPLS dapat digunakan untuk kegiatan mitigasi penanggulangan semburan lumpur termasuk di dalamnya penanganan tanggul utama sampai ke Kali Porong. “Pagu paling tinggi sebesar Rp 155 miliar,” tulis Pasal 9 ayat 2.

Politisi Partai Demokrat Sutan Bathoegana mengatakan bencana tersebut merupakan gejala alam. Ia pun tidak mempersoalkan anggaran tersebut.

"Korban disitu kan rakyat. Ini menyangkut nyawa manusia, sayangi rakyat lah. Pemerintah harus menyelamatkan nyawa rakyat," katanya.

Sementara Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto menyebutkan hal itu tidak pernah dibicarakan dalam rapat Badan Anggaran (Banggar). "Enggak ada, kita tidak ada membicarakan soal lapindo dalam rapat banggar," katanya.

Ia pun tidak mengetahui bila terdapat dana Rp155miliar untuk bantuan kepada korban lumpur Lapindo.

"Enggak, enggak tau saya. Kalau itu yang berkaitan dengan penanganan oleh pemerintah kita tidak ikut campur," katanya.