Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR asal PKS Indra menilai kenaikan harga BBM membuat masyarakat menderita. Menurutnya, persoalan tersebut bukan dilihat dari harga kenaikan BBM.

"Bukanlah sekedar bicara kenaikan harga Rp.1.500 atau Rp.2.000, namun demikian yang menjadi persoalan mendasar adalah multiple effeck dari kenaikan BBM tersebut," kata Indra dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Senin (17/6/2013).

Indra mengungkapkan kenaikan harga BBM akan berdampak pada melambungnya harga sembako, harga barang, biaya transportasi dan lain-lain. Hal ini akan membebani rakyat dan beban tersebut  tentunya akan paling dirasakan oleh ratusan juta rakyat kecil.

"Perjuang buruh dalam menuntut kenaikan upah buruh pada akhir tahun lalu akan sia-sia. Karena dengan naiknya harga-harga barang,itu artinya daya beli buruh atau masyarakat otomatis menurun dan hal ini berarti nilai upah buruh jelas terdegradasi," katanya.

Indra menjelaskan dampak itu semua adalah orang miskin semakin miskin dan akan melonjaknya pertambahan orang miskin baru.

Selain itu, lanjutnya, dengan naiknya harga-harga komiditi atau barang tentu akan berimbas kepada naiknya biaya produksi dan akan berujung pada efesiensi karyawan yang dilakukan perusahaan. "Dengan kata lain dalam waktu dekat akan ada potensi PHK massal," tuturnya.

Ia mengungkapkan persoalan besarnya konsumsi BBM karena pemerintah gagal mengelolanya. Sebab adanya mafia yang menyelundupkan BBM kepada pihak asing. Kemudian banyaknya penyimpangan BBM bersubsidi yaitu dengan dijual kepada perusahaan-perusahaan tambang dan pabrik.

"Saya jadi bingung, apakah pemerintah tidak tahu atau pura-pura tidak tahu atas penyelundupan dan penyimpangan tersebut. Seharusnya hal ini yang ditindak dan diberantas," katanya.

Ia juga menilai pemerintah lalai dan gagal menyediakan transportasi massal yg baik. Kemacetan yang sudah sangat parah terjadi di kota-kota besar merupakan penyumbang signifikan dalam besarnya konsumsi BBM.

Lalu pengadaan dan penggunaan sumber energi alternatif hanya menjadi kampanye kosong sejak awal tahun 2000 lalu. Kalau memang APBN  harus dihemat,  menurut Indra seharusnya anggaran para pejabat yang dipotong,  dan bukan yang untuk kebutuhan mendasar rakyat. "Apabila APBN kita benar-benar krisis saya siap untuk menghibahkan atau memotong gaji saya untuk negara dan seharusnya ketauladanan seperti ini yang diserukan SBY untuk seluruh pejabat," katanya.