TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) meluncurkan program audit dan monitoring daftar pemilih. Program ini ditujukan karena daftar pemilih sangat menunjang proses Pemilu 2014.

Pengadministrasian pendaftaran pemilih yang dilakukan Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum sesuai amanat undang-undang harus memperhatikan aspek akurat, komprehensif, dan mutakhir. Sehingga kualitas daftar pemilih yang menjamin hak pilih setiap warga tercapai.

"Mengingat pentingnya daftar pemilih, LP3ES melakukan program ini terhadap daftar pemilih sementara (DPS) pada masa pengumuman dan masa masukan serta tanggapan masyarakat," ujar Direktur Eksekutif LP3ES Kurniawan Zein di Jakarta, Selasa (18/6/2013).

Menurut Kurniawan, program ini diberlakukan di empat provinsi yakni Sumatera Utara, Jawa Tengah, Maluku, dan Papua, sebagai bentuk partisipasi masyarakat sipil peduli pemilu. Dan program monitoring daftar pemilih (MDP) akan dilakukan di Papua.

Pemilihan keempat provinsi tersebut didasarkan atas pertimbangan populasi jumlah pemilih, infrastruktur administrasi pendukung daftar pemilih, tingkat pendidikan masyarakat, dan representasi pusat dan remote area.

Menurut Kurniawan, LP3ES akan mengaudit daftar pemilih di 115 desa atau kelurahan di Sumut, 117 di Jawa Tengah, dan 105 di Maluku sebagai sampel lokasi.

Sedang MDP dilakukan dengan dua model yaitu List to People (L2P) yaitu pemantau melakukan verifikasi faktual terhadap data aktual di DPS dan People to List (P2L) yaitu pemantau melakukan verifikasi aktual terhadap fakta pemilih.

"Sehingga dengan kedua pendekatan tersebut, didapati kondisi-penilaian terhadap akurasi, comprehensiveness dan keterkinian DPS. Sementara MDP dilakukan di 39 distrik atau kecamatan di Papua, yang fokusnya melihat kualitas proses pendaftaran pemilih," katanya.