TRIBUNNEWS.COM - Koordinator Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra), Ucok Sky Khadafi, menilai kebijakan BLSM yang dikeluarkan pemerintah sebagai kompensasi kenaikan harga BBM sangat berbau politis. Terlebih kebijakan BLSM ini keluar menjelang pelaksanaan Pemilu 2014.

"BLSM bagi kita terlalu sedikit untuk masyarakat, BLSM terlihat betul-betul terlihat menjelang pemilu 2014, jadi mendekati rakyat untuk pemilu," ujar Ucok saat ditemui di kawasan Cikinin, Jakarta Pusat, Minggu (23/6/2013).

Menurut Ucok, pernyataannya tersebut didasari fakta bahwa BLSM memang memiliki ciri-ciri yang lebih sesuai untuk dianggap sebagai sebuah dana kampanye ketimbang sebuah program pemerintah.

"Dana kampanye itu cirinya waktunya sebentar. Kalau benar-benar programnya pemerintah itu biasanya panjang durasinya, BLSM itu hanya 4 bulan saja, berarti ini untuk dana kampanye," tukasnya.

Ia menyebut pemberian BLSM lebih kepada pertimbangan Politis dan pencitraan daripada untuk membantu masyarakat miskin pasca kenaikan harga BBM seperti yang didengungkan pemerintah.

"Tapi kalo mereka menolak anggapan ini, ya perpanjang dong BLSM-nya," tandasnya.