TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Warga Jakarta cukup partisipatif memberi masukan terhadap calon anggota DPRD DKI Jakarta, dalam Pemilu Legislatif 2014.

Setidaknya, ada 150 aduan masyarakat soal caleg yang sudah masuk ke KPU DKI Jakarta.

Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno kepada wartawan di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Senin (24/6/2013) menjelaskan, ada 150 aduan masyarakat yang memberi masukan terhadap caleg DPRD DKI, dan kemungkinan akan bertambah sampai 27 Juni 2013.

"Aduan masyarakat terbanyak menyangkut moralitas calon. Misalnya soal urusan bisnis, dia dilaporkan pernah melakukan penipuan," ujar Sumarno usai melantik komisioner enam KPU kabupaten/kota di wilayah Jakarta.

Sumarno menambahkan, 150 aduan masyarakat belum diklasifikasi, apakah menyangkut syarat administrasi calon atau soal moral etis.

Nantinya, KPU DKI Jakarta hanya memeroses laporan yang mencantumkan identitas jelas dan datanya.

Di antara laporan masuk, ada juga masyarakat memertanyakan identitas caleg yang berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil). Setelah dikroscek, ternyata dalam biodata, caleg bersangkutan tidak menjelaskan dirinya keluar dari PNS.

"Laporan masyarakat ini tersebar. Kami belum mengidentifikasi calon dan partai mana saja yang diadukan masyarakat. Setelah pengaduan ditutup 27 Juni, pada 28 Juni kami akan mengidentifikasi dan mengklarifikasinya ke partai," tutur Sumarno.

Dalam prosesnya nanti, KPU menyampaikan aduan ini ke pimpinan parpol, lalu parpol diberi kesempatan mengklarifikasi laporan terhadap calegnya.

"Kalau terbukti atas masukan masyarakat, dan terbukti terkait syarat administrasi, KPU akan mencoretnya dari DCS," jelasnya. (*)