Demokrat: SBY tak Perlu Diwakafkan Menteri
Pihak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan, menteri-menteri di kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
Penulis: Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pihak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan, menteri-menteri di kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
Meskipun menentang kebijakan pemerintah soal kenaikan harga BBM, PKS menyatakan mewakafkan menterinya untuk mendukung Presiden SBY. Namun, itu mendapat tentangan dari Partai Demokrat.
"Kalau mereka bilang diwakafkan, Pak SBY tidak perlu wakaf. Kalau diwakafkan, enggak perlu Pak SBY didorong-dorong," ujar Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana di Jakarta, Kamis (27/6/2013).
Sutan pun membantah Demokrat mengincar kursi menteri yang ditinggalkan PKS. Menurutnya, PKS hanya melakukan pengalihan isu soal kursi menteri.
Ketua Komisi VII DPR menuturkan, banyak profesional yang tidak kalah kualitasnya untuk mengisi posisi menteri.
Ia pun memerediksi bahwa SBY akan mencopot dua menteri asal PKS. PKS memiliki tiga kursi menteri di kabinet.
"Itu feeling politik saya, dengan pengalaman saya melihat Pak SBY. Dia pernah ngomong begini, kasih saya waktu untuk bertindak. Kapan bertindak, jangan paksakan saya seperti kalian," ungkapnya. (*)
