TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA -  Pasca kenaikan harga bahan bakar minyak, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih diam, dan belum memutuskan apakah akan mengeluarkan PKS dari partai koalisi karena tidak mendukung kebijakan Pemerintah.

Wakil Sekjen DPP PKS, Fahri Hamzah menilai SBY harus segera menyikapi PKS kalau dianggap bertolak belakang dengan kebijakan partai koalisi pendukung pemerintah. Jika terus diam, SBY membuka kemungkinan PKS dan partai koalisi saling cakar.

"Sebaiknya Pak SBY yang mengambil inisiatif menuntaskan perkara koalisi. Jangan membiarkan kita saling cakar begitu ada perbedaan pendapat secara terus menerus," ujar Fahri kepada wartawan di Jakarta, Kamis (27/6/2013).

Fahri justeru heran kenapa sikap SBY berbeda terhadap PKS yang menolak kenaikan harga BBM, sementara ada partai koalisi yang sama kerasnya menolak pengesahan RUU Organisasi Masyarakat. Namun hal tersebut tidak juga disikapi SBY.

Inilah yang membingungkan Fraksi PKS di DPR ketika kebijakan dan keputusannya terhadap Undang-undang berbeda dengan pemerintah. Sehingga keputusan apa yang boleh dan tidak, kata Fahri, disikapi langsung SBY.

Karena sikap diam SBY, membuka semua orang seenaknya mengeluarkan pernyataan di luar fakta yang terjadi. Ibaratnya, PKS dan Demokrat layaknya orang pacaran, namun seberapa serius enggak jelas. Inilah alasan Fahri sampai bingung apa maunya SBY.

"Kita enggak tahu (apakah PKS terus di dalam atau dikeluarkan). Ini harus diomongkan Pak SBY sebagai Ketuanya. Karena ada perjanjian yang tertulis dan tidak tertulis. Kita enggak mengerti karena enggak jelas," terang Fahri.