TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik LIPI, Ikar Nusa Bakti, mengatakan pemerintah, DPR dan LSM harus duduk bersama membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Ormas. Pembahasan bersama itu dipandang penting dan perlu sebelum RUU tersebut disahkan DPR.

"Jika pemerintah, DPR, dan LSM itu serius, kenapa mereka nggak bisa duduk bersama-sama? Mestinya mereka duduk bersama-sama dan melihat, mana pasal-pasal atau naskah yang tidak tepat, apakah esensi RUU itu sudah pas atau belum? Dimana duplikasinya dengan UU Yayasan dan UU yang lain? Ya, dicari jalan keluarnya lah, tidak perlu ada menang-menangan politik," kata Ikrar, saat dihubungi di Jakarta, Senin (1/7/2013).

Dikatakan Ikrar, jika masing-masing stake holder tersebut saling mencari kemenangan politik, maka cara tersebut tidak akan menghasilkan jalan keluar. Terlebih, LSM sudah mengancam akan mengajukan uji materi RUU tersebut ke Mahmakah Konstitusi (MK) jika disahkan DPR.

"Kalau memang teman-teman di DPR dan pemerintah mengatakan mendengarkan aspirasi masyarakat, ya sudah duduk bersama dan dengarkan apa keluhan dari masyarakat itu. Apa yang menjadi persoalan? Mengapa mereka tidak setuju?" selidik Ikrar.

Ikrar sepakat negara membutuhkan aturan mengingat tidak sedikit organisasi yang menamakan diri ormas namun ternyata adalah organisasi preman. Atau menggunakan ormas tersebut untuk mencari uang.

Mengingat ada 98 LSM yang menyatakan menolak RUU Ormas tersebut, Ikrar menegaskan harus bersama-sama menunjukkan letak permasalahannya. Untuk itu, kata Ikrar, semua pihak terkait harus duduk bersama untuk mencari solusi terbaik (win-win solution) dan tidak perlu ada pihak yang menutup diri.

"Sekarang ini kan terbuka, jadi teman-teman di DPR dan pemerintah itu juga maulah mendengarkan masukan-masukan dari LSM. Artinya mereka harus duduk bersama dan mencari jalan keluar, mencari win-win solution. Tidak perlu mereka harus menutup diri dan mau menang-menangan sendiri," katanya.