TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kerusuhan yang terjadi di Lapas Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara dianggap sebagai akibat tidak seriusnya kerja Kementerian Hukum dan HAM. Kelayakan Denny Indrayana sebagai Wamenkumham pun dipertanyakan.

"Ya, pembenahan dan perbaikan Lapas tidak cukup dengan pencitraan," kata Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo kepada Tribunnews, Jumat(12/7/2013).

Menurut Bambang, sebagai Wamnekumham selama ini Denny Indrayana hanya mengurusi persoalan lapas dengan menampilkan show-show yang tidak jelas ketimbang menyelesaikan persoalan.

"Rusuh di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Tanjung Gusta di Medan, Sumatera Utara, sangat fatal, dan lagi-lagi menunjukan ketidakmampuan Kemenkumham membenahi manajemen LP. Rangkaian Sidak (inspeksi mendadak) Wamenkumham Denny Indrayana ke sejumlah LP selama ini tak lebih dari show yang jelas-jelas tidak menyelesaikan persoalan," kata Bambang.

Bambang menjelaskan Wamenkumham Denny Indrayana harus bertanggung jawab soal rusuh di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Tanjung Gusta di Medan, Sumatera Utara.

Bambang juga mempertanyakan apa saja hasil sidak Wamenkumham Denny Indrayana ke sejumlah Lapas selama ini. Kalau rangkaian Sidak Denny itu produktif, kelebihan kapasitas di Lapas Tanjung Gusta mestinya sudah dibenahi sehingga perlawanan warga binaan Lapas tidak terjadi.

"Fakta kerusuhan di LP Tanjung Gusta menjadi bukti bahwa rangkaian Sidak Denny Indrayana selama ini hanya menjadi ajang pertunjukan yang tidak produktif,"katanya.

Dari data atau catatan yang bisa dipelajari, potensi rusuh atau perlawanan warga binaan di Lapas Tanjung Gusta sesungguhnya sudah terlihat begitu nyata.

Sebab, Lapas itu dihuni 2.660 narapidana dan tahanan, padahal kapasitas tampungnya hanya 1.054 narapidana. 

"Jelas bahwa Wamenkumham sama tidak peduli pada potensi perlawanan warga binaan di LP Tanjung Gusta. Padahal, orang bodoh sekali pun paham dan sadar bahwa penampungan yang melebihi kapasitas selalu mengandung risiko alias bom waktu. Dan,  bom waktu di LP Tanjung Gusta sudah meledak Kamis malam waktu setempat,"ujarnya.

Lebih jauh politisi Partai Golkar menjelaskan kesalahan tidak bisa sepenuhnya dituduhkan pada petugas Lapas Tanjung Gusta. Manajemen Lapas hanya dipersiapkan untuk mengawasi dan melayani 1.054 Napi, bukan 2.660 Napi dan tahanan.

"Saya yakin, manajemen Lapas Tanjung Gusta sudah mengeluhkan masalah ini, tetapi tidak ditanggapi Kemenkumham. Mengawasi dan melayani lebih dari 2.500 Napi dan tahanan bukanlah pekerjaan sederhana. Apalagi, beberapa diantaranya berstatus napi teroris,"kata Bambang.