TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melihat potensi korupsi di jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa.

"Bahwa diduga ada potensi korupsi, iya. Tapi, baru dalam tahap pengkajian," ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Gedung KPK, Jalan H Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2013).

Bambang mengungkapkan, KPK pernah membuat kajian terkait jalan dan jembatan timbang di Surabaya, Jawa Timur.

Sebab, KPK punya program 'Indonesia Memantau' terkait jalan nasional dan provinsi. Kajian itu dimulai sekitar 2-3 tahun lalu, namun sempat terhenti.

"Memang sempat terhenti, tapi akan speed up lagi," ungkap Bambang.

Dalam kajian tersebut, lanjutnya, KPK menemukan masalah pada kualitas dan infrastruktur jalan. Informasi mengenai panjang jalan juga kerap tidak sesuai faktanya.

"Ada jalan yang baru diperbaiki, tahun depan diperbaiki lagi di tempat yang sama," jelas Bambang.

Untuk itu, KPK kini sedang mengumpulkan informasi mengenai para pengusaha yang membuat jalan di jalur pantura.

"Jangan-jangan proyeknya sama, dibuat oleh perusahaan yang sama," kata Bambang.

Meski KPK menggalakkan lagi kajian mengenai potensi korupsi di jalur pantura, namun sebagian besar masih diletakkan di bagian pencegahan. (*)