TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengaku tidak mengerti adanya korupsi mengenai pembangunan infrstruktur di Jalur Pantura seperti yang dikatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Itu saya no comment. Saya tidak mengerti," Winarno, Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah II Ditjen Bina Marga Kementerian  PU, di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (20/7/2013).

Menurut Winarno, pembangunan infrastruktur di Pantura sama dengan jalur lainnya. Dari Rp 30 triliun anggaran, sebanyak Rp 1 triliun dianggarkan untuk Pantura.

Winarno menduga kecurigaan adanya korupsi dalam pengembangan Jalur Pantura karena penanganan jalur tersebut menimbulkan kamacetan, muncul dugaan itu diakibatkan korupsi.

"Padahal penanganannya sama. Apalagi di Pantura, (pelibatan) kampus-kampus top ada di jawa semua kok.  Kita main-main di situ, beton 28 hari 7 hari sudah kita buka. Itu teknolongi yang kita sudah benahi, pengecoran di tempat sudah tidak ada.  Kualitasnya lebih terjaga," tandasnya.

Sebelumnya,  Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjohanto mengungkapkan adanya potensi korupsi dalam pembangunan infrastruktur jalan, termasuk jalur pantai utara (pantura).

"Diduga ada potensi korupsi, yes, tapi KPK masih dalam kajian-kajian," kata Bambang kemarin.