Laporan Ida Ayu Lestari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik, M. Qodari, menyatakan harus ada pembatasan untuk mengurangi fenomena politik dinasti. Hal itu disampaikan dalam diskusi kenegaraan di Miko Coffee, gedung DPD RI, Jakarta (24/7/2013).

''Nggak bisa dilarang orang mau jadi walikota, bupati. Bisanya dibatasi,'' kata Qodari.

Dia menambahkan, pembatasan itu dapat dilakukan dengan penerapan peraturan. Sebagai contoh, istri bupati yang ingin maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), baru boleh maju setelah berselang satu periode setelah suaminya tidak menjabat lagi.

Dialog kenegaraan bertemakan Fenomena Politik Dinasti akan digelar di Miko Caffe DPD RI, Jakarta, pukul 13.00 WIB. Dalam diskusi ini akan hadir Anggota DPD RI Banten, Ahmad Subadri; Pengamat Politik, M. Qodari; dan Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis.