TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Anggota Komisi IX DPR, Poempida Hidayatullah menegaskan komitmen Pemerintah kepada para buruh dan pekerja, tidak sekedar menetapkan tanggal 1 Mei sebagai Hari Libur Nasional.

Menurutnya, Pemerintah harus dapat menunjukkan komitmen yang lebih riil kepada para buruh dan pekerja.

“Pasalnya, penetapan Hari Libur Nasional tersebut pada dasarnya belum menunjukkan itikad holistik dari Pemerintah untuk memberdayakan kaum buruh dan pekerja sebagaimana jargon pembangunan Pemerintah yang "Pro Poor, Pro Job dan Pro Growth",” tegasnya, di gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/7/2013).

Sebagaimana diketahui, Senin (29/7/2013), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono resmi mengesahkan hari buruh internasional yang diperingati setiap 1 Mei sebagai hari libur nasional dan dituangkan dalam Peraturan Presiden.

Politisi Golkar ini tegaskan, pada hakikatnya yang dibutuhkan buruh dan pekerja pada saat ini adalah suatu kebijakan yang benar-benar berpihak pada terciptanya kesejahteraan bagi para buruh dan pekerja.

Karena itu, Pemerintah juga harus segera secara pro-aktif melaksanakan berbagai upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang "sustainable", sehingga setiap angkatan kerja dapat terserap dan mendapatkan kepastian jenjang karir yang jelas.

Selain itu, tambah Poempida, Pemerintah pun harus selalu meningkatkan pengawasan terhadap berbagai masalah ketenagakerjaan yang terjadi di berbagai sektor ekonomi, dan menciptakan kepastian dalam penegakan tata aturan ketenagakerjaan secara obyektif dan tegas.

“Pemerintah harus segera mengambil kebijakan tegas terhadap berbagai masalah ketenagakerjaan di lingkungan BUMN, sehingga tujuan pemberdayaan BUMN untuk kesejahteraan rakyat dapat tercipta secara menyeluruh mencakup masyarakat yang bekerja di lingkungan BUMN,” ucapnya.