Ringkasan Berita:

• Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyoroti kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dinilai sangat mengkhawatirkan
• Ia menilai, pelemahan mata uang Indonesia merupakan cerminan dari adanya persoalan struktural dan turunnya tingkat kepercayaan publik.
• Hasto menilai, usulan rekonsolidasi fiskal bertema Fiscal Resilience (Ketahanan Fiskal) yang digagas oleh PDIP sangat relevan. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyoroti kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dinilai sangat mengkhawatirkan akibat defisit transaksi berjalan dan keseimbangan primer yang negatif, sehingga pemerintah terpaksa harus membayar utang dengan utang baru.

Hal tersebut disampaikan Hasto saat memberikan amanat dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Masjid At-Taufiq, Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (1/6/2026).

Baca juga: Ragam Respons Sapi Kurban Prabowo Dibeli Pakai Dana APBN, Kata MUI hingga Pengamat

Hasto awalnya mempertanyakan apakah demokrasi politik dan ekonomi saat ini sudah benar-benar menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana yang dicita-citakan oleh Bung Karno dalam pidatonya pada 1 Juni 1945.

Menurut dia, jika dilihat dari perspektif tersebut, Indonesia saat ini justru sedang menghadapi persoalan yang sangat serius terkait fiskal, moneter, dan perekonomian di sektor riil.

"Defisit transaksi berjalan yang terjadi pada kuartal pertama tahun 2026 dan keseimbangan primer yang negatif dalam APBN kita sangatlah mengkhawatirkan. Utang harus dibayar dengan utang, gali lubang tutup lubang," kata Hasto.

Kondisi tersebut, kata Hasto, diperparah dengan tren pelemahan nilai tukar rupiah akhir-akhir ini.

Ia menilai, pelemahan mata uang Indonesia merupakan cerminan dari adanya persoalan struktural dan turunnya tingkat kepercayaan publik.

Hasto menilai, usulan rekonsolidasi fiskal bertema Fiscal Resilience (Ketahanan Fiskal) yang digagas oleh PDIP sangat relevan. 

Baca juga: KH Marsudi Syuhud: Sapi Kurban Banpres Pakai APBN Sah Secara Syariat dan Konstitusional

Pasalnya, APBN saat ini dinilai masih didominasi oleh pengeluaran yang bertujuan meraup simpati publik semata.

"Ternyata masih diwarnai oleh berbagai bentuk belanja negara yang bersifat populis dengan harapan elektoral," ujar Hasto. 

Hasto menyebut persoalan seperti kenaikan harga kebutuhan pangan, kemiskinan, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) kini telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan.