Impor Bukti Pemerintah Gagal Melakukan Manajemen Pangan
melambungnya harga bahan pokok tersebut membuat pemerintah memotong kompas dalam mengendalikan harga melalui skema impor dari negara lain.
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi V Partai Golkar Siswono Yudho Husodo menilai melambungnya harga sejumlah kebutuhan pokok yang terjadi saat ini bukti ketidaksiapan pemerintah untuk mengelola manajemen pangan nasional yang menyengsarakan seluruh warga negara Indonesia.
Mantan Menpera dan Mentrans dan PPH 1988 - 1998 ini tegaskan, ketidakmampuan pemerintah sebagai regulator untuk mengendalikan harga beberapa kebutuhan pokok, telah mengakibatkan meningkatnya penderitaan masyarakat.
Lebih lanjut menurutnya, melambungnya harga bahan pokok tersebut membuat pemerintah memotong kompas dalam mengendalikan harga melalui skema impor dari negara lain.
Berdasarkan pantauan pasar, Harga cabai rawit mencapai Rp 120.000/kg (dari Rp 27.700/kg); bawang merah Rp 64.000/kg (dari Rp 32.300/kg); bawang putih Rp 30.000/kg (dari Rp 14.000/kg); ayam Rp 35.000/kg (dari Rp 25.000/kg); daging sapi Rp 110.000/kg (tiga tahun yang lalu Rp 45.000/kg); telur ayam Rp 22.000/kg; beras medium jenis IR 64 Rp 8.200/kg.
Hingga Juni 2013, telah diimpor cabai 22.737 ton dan bawang merah 60.000 ton dan saat ini akan ditambah kuota impor cabai sebanyak 9.715 ton dan bawang merah 16.781 ton.
“Belum lagi komoditas lain seperti kedelai dan yang sangat ironis…garam saja kita impor,” tegas dia, dalam konferensi pers, di Media Center BKPP Pusat Partai Golkar, Kamis (1/8/2013).
Menurutnya, guna mengatasi persoalan lonjakan harga tersebut, harus dilakukan dengan menerapkan pola manajemen pertanian dengan ketat. Hal itu hanya bisa terjadi jika pendataan terhadap luas areal lahan yang dimiliki Indonesia berapa, pengaturan pola tanam, jadwal panen dan distribusi yang tepat akan menjadi solusi yang baik.
Selain itu, adalah penting penghapusan praktik-praktik yang tidak benar dalam jalur perdagangan agribisnis dan hortikultura.
Dia tegaskan, adanya oknum yang menahan produk dan melepasnya saat harga melambung harus dihapuskan.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.