TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Demokrat Kastorius Sinaga menjelaskan Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebenarnya potensial dan cocok untuk ikut konvensi calon Presiden (Capres) Partai Demokrat.

"Tokoh yang sekarang di eks Bank Dunia ini temasuk tokoh langka berprestasi karena mewakili spektrum jender dan pofesional yang sudah teruji," kata Kastorius ketika dikonfirmasi, Jumat (2/8/2013).

Menurut dia langkah-langkah progresif dia semasa menjadi menteri keuangan RI patut mendapat acungan jempol karena sikap dia yang refomis, bersih dan keras terhadap penyimpangan pengusaha dan pengemplang pajak.

"Namun saya kira Sri Mulyani tak akan ikut konvensi. Pertimbanagn politik, khususnya dalam kaitan ke Aburizal Bakrie, capres dari Golkar patut dipertimbangkan sebagai faktor ketidak-ikutan Sri Mulyani ke dalam konvensi Demokrat," kata Kastorius.

Memang, menurut Kastorius, para pendukung Sri Mulyani untuk Capres sudah bertahun-tahun bergerilya untuk memajukan Sri Mulyani.

"Namun partai yang mereka dirikan (Partai SRI) tak lolos Pemilu meski sosok Sri Mulyani pantas diperhitungkan untuk jadi Capres," kata Kastorius.

Menurut dia kita semua tahu bagaimana situasi hubungan Sri Mulyani dengan Aburizal Bakrie dulu khususnya menyangkut berbagai kebijakan temasuk pascapansus bank Century yang membuat Sri Mulyani keluar dari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) dan sekarang ke Bank Dunia.

"Kita perlu menjaga agar politik nasional kita jelang Pemilu 2014 cukup kondusif, stabil dan seimbang," kata dia.

Dalam konteks ini, lanjut Kastorius, perlu dijaga hubungan antarpersonal di puncak elite nasional kita. "Konvensi bukanlah bertujuan membentur-benturkan orang per orang di tingkat elite satu sama lain. Tetapi untuk menjaring capres sembari merajut persatuan di tingkat elite," kata dia.

Dijelaskan ada prediksi politik yang kurang kondusif dari elite Golkar, khususnya dari Aburizal Bakrie bila Sri Mulyani di gadang-gadang menjadi capres lewat konvensi.

"Hal ini tidak kita inginkan karena memang konvensi ini, meski merupakan sebuah kontestasi politik tidak boleh menjadi ajang provokasi yang bisa dimanfaatkanpihak-pihak lain untuk mengganggu relasi-relasi politik yang sudah bagus terbangun saat ini khususnya di antara elite puncak politik nasional kita," katanya.