TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menganggap wajar apabila banyak penyimpangan terjadi dalam penyelenggaraan pemilu di daerah yang melibatkan anggota KPUD.

"Secara umum komisioner KPU (daerah) sekarang dalam proses pergantian. Yang sudah selesai masa jabatannya 70 persen. Masih 30 persen lagi sampai tahun ini," ujar Jimly di kediamannya, Jalan Margasatwa, Pondok Labu, Jakarta Selatan, Sabtu (10/8/2013).

Jimly mengatakan, dengan adanya pergantian tersebut menjadi 'kesempatan' sejumlah pihak untuk melaksanakan kepentingannya yang berujung pada kecurangan pemilukada.

Selain itu, Jimly mengungkapkan bahwa faktor lain seperti gaji, masih mudanya komisioner dan banyaknya syarat untuk menjadi seorang komisioner penyebab adanya penyimpangan penyelenggaraan pemilukada.

"Apalagi berkaitan dengan incumben. Kultur birokrasi kita di daerah banyak politisasi setelah berlangsungnya pilkada langsung. Banyak birokrasi jadi timses. Berpengaruh juga di birokrasi penyelenggara pemilu," kata Jimly.