Martin: Biar Khidmat, Anggota DPR dan DPD Tak Interupsi Pidato SBY
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pagi ini akan menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan Sidang Paripurna DPR dan DPD.
Penulis: Y Gustaman
Editor: Gusti Sawabi
TRIBUNnews.com, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pagi ini akan menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan Sidang Paripurna DPR dan DPD. Pidato Kenegaraan ini disampaikan dalam rangka HUT Kemerdekaan ke 68 RI.
Ketua Fraksi Gerindra DPR RI, Martin Hutabarat menjelaskan, dalam pidatonya, SBY akan menyampaikan kepada rakyat hasil-hasil yang sudah dicapai Pemerintah selama setahun yang lalu dan program serta kebijakan-kebijakan yang akan dijalankan Pemerintah setahun kedepan.
"Selama Pidato Kenegaraan berlangsung, anggota-anggota DPR dan DPD biasanya tidak melakukan interupsi demi tertib dan khidmatnya acara," ujar Martin yang juga anggota Tim Kajian Ketatanegaraan MPR, Badan Legislasi DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (16/8/2013).
Namun, kata Martin, sekarang timbul persoalan baru, bagaimana tentang lembaga MA, MK, BPK dan MPR, di forum apa mereka dapat melaporkan kinerjanya kepada rakyat. Dan apa sanksinya apabila lembaga-lembaga tersebut tidak pernah melaporkan kegiatannya kepada rakyat.
Ia menjelaskan, di MPR sekarang sudah dibahas masalah ini di Tim Kajian Ketatanegaraan, dan di Badan Legislasi DPR pun sudah beberapa kali di rapatkan hal yang sama pada pembahasan perubahan UU no 27 tahun 2009 tentang MD3.
"Arah pemikiran yang berkembang sekarang adalah pentingnya penyampaian laporan kinerja itu dilakukan oleh MA, MK, BPK dan MPR setiap tahun kepada rakyat secara langsung. Untuk itu fungsi MPR dirasakan perlu diperluas dalam sistim ketatanegaraan kita, sehingga direncanakan UU no 27 Tahun 2009 tentang MD3 akan diamandemen dalam waktu dekat ini, dan bila disepakati, Sidang MPR akan dilakukan setiap tahun sesudah Pidato Kenegaraan Presiden," terangnya.
Di sidang tahunan inilah lembaga-lembaga negara seperti MA, MK, BPK dan MPR berkesempatan menyampaikan laporan kinerjanya setiap tahun kepada rakyat secara langsung. Apabila gagasan ini disepakati melalui perubahan UU no 27 Tahun 2009 tentang MD3, maka di tahun depan, atau paling lama tahun 2015, rakyat sudah bisa mendengar secara langsung lembaga-lembaga negara seperti MPR, MA, MK dan BPK melaporkan hasil kinerjanya melalui Sidang Tahunan MPR.
