TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Boni Hargens, pengamat politik dari Universitas Indonesia mengatakan, politik kartel jadi ancaman serius dan nyata bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

Kartel politik tersebut bahkan sudah terjadi di daerah. Itu bisa dilihat dari tahapan Pemilukada Jawa Timur, yang sempat menggugurkan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja.

"Khofifah dizalimi dengan tidak diloloskan. Proses Pemilukada di Jawa Timur dikuasai kartel yang membatasi monopoli pasar," kata Boni di Jakarta, Jumat (16/8/2013).

Boni menilai, apa yang terjadi di Jawa Timur merupakan perpanjangan kepentingan politik nasional. Sehingga, jika dibiarkan akan merusak dan meluas ke seluruh Indonesia.

"Kalau dibiarkan dapat merusak politik di Indonesia. Jawa Timur wilayah terbesar dalam pemilihan politik di Indonesia. Rebutan Jawa Timur adalah rebutan nasional sebenarnya. Khofifah dan Karwo sebenarnya hanya pion dari tokoh-tokoh politik nasional," tutur Boni.

Sementara, La Ode Ahmadi, Direktur Sosial Politik The Jakarta Institute menuturkan, ada beberapa poin yang menjadi poin penting tahapan Pemilukada di Jawa Timur.

Pertama, terjadi keberpihakan KPU Jawa Timur dalam penyelenggaraan Pilgub 2013. Padahal, netralitas penyelenggara pemilukada (KPUD) menjadi syarat mutlak dalam menjaga kualitas pemilukada.

Kedua, adanya dugaan kebohongan menyebabkan persepsi publik akan bias, atau dugaan adanya intervensi akan berdampak langsung, tak hanya pada kredibilitas lembaga yang berwenang, tapi juga pada keseluruhan proses pemilukada.

"KPU daerah tidak boleh menjadi alat yang dikendalikan seseorang, penguasa, atau partai politik tertentu," ucapnya. (*)