TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI dari Partai Golkar, Nurul Arifin, termasuk yang kaget mendengar soal rencana Dinas Pendidikan Prabumulih, Sumatera Selatan, yang akan mengetes keperawanan seluruh siswi di daerah tersebut.

"Mencari tambahan RAPBN melalui politisasi dan komersialisasi tubuh perempuan. Sangat tidak etis, diskriminatif dan melecehkan perempuan," kata Nurul, Selasa (20/8/2013).

Nurul mengatakan Kepala Dinas Pendidikan yang mengeluarkan kebijakan tersebut hanya mencari sensasi tanpa memikirkan dampak psikologis terhadap perempuan pada umumnya.

"Tidak perlu ditanggapi. Jika ingin mengajarkan etika, moral dan perilaku santun, seharusnya dilakukan melalui jalur edukasi. Bukan mengobok-obok tubuh perempuan. Dan dilakukan baik untuk anak laki-laki dan perempuan," kata Nurul.

Seperti diberitakan, Disdik Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, membuat rencana kebijakan yang kontroversial. Semua siswi sekolah di Prabumulih diwacanakan akan dites keperawanannya. Tes tersebut sebagai respons terhadap maraknya kasus siswi sekolah yang berbuat mesum, bahkan diduga melakoni praktik prostitusi.

"Kami tengah merencanakan ada tes keperawanan untuk siswi SMA sederajat. Dana tes itu kami ajukan untuk APBD 2014," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih HM Rasyid, Senin (19/8/2013).

Rasyid mengakui, rencana Disdik tersebut rentan disalahartikan dan bakal mendapat kecaman pelbagai pihak. Disdik juga sempat takut rencana kebijakan itu bakal dicap melanggar hak asasi para siswi.

"Masalah keperawanan adalah hak asasi setiap perempuan. Tapi, di sisi lain, kami berharap seluruh siswi tak terjerumus ke hal negatif. Karena itu, kami tetap mewacanakan kebijakan itu untuk digelar tahun depan," katanya.