TRIBUNnews.com, JAKARTA - Munculnya sejumlah nama yang disodorkan sebagai calon presiden oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat kepada Komite Konvensi Calon Presiden 2014, menunjukkan masih buramnya kriteria yang dipatok sejak awal. Pasalnya, kriteria siapa saja calon yang diundang sepihak.

"Sejak awal ketertutupan Komite Konvensi menimbulkan spekulasi bahwa mereka yang akan diundang Partai Demokrat akan lebih banyak didasarkan pada pertimbangan subjektif sepihak," ujar Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti di Jakarta, Kamis (22/8/2013).

Ray menambahkan, setidaknya dari nama-nama yang disebut-sebut telah diserahkan ke Komite memperlihatkan adanya kelonggaran kriteria, sekaligus ketertutupan peserta. Kelonggaran ini karena pada dasarnya siapapun bisa masuk, tapi tertutup karena akhirnya subjektivitas sepihak Majelis Tinggi yang menentukan.

Jika Komite Konvensi tetap tak mengumumkan kriteria-kriteria tersebut, maka ketertutupan dan subjektivitas akan makin menebal. Karena, semakin tak jelas apa saja yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Tinggi.

Sehingga, kata Ray, publik bertanya-tanya apa kriteria munculnya nama seperti Dino Patti Djalal, Gita Wiryawan, Chairul Tanjung, Isran Noor, Endriartono Sutarto, Djoko Santoso, bahkan ipar SBY sendiri Pramono Edhie Wibowo dapat masuk sebagai peserta konvensi.

"Apakah ukurannya pada popularitas, elektabilitas, prestasi-prestasi politik atau sosial, pengalaman dalam politik atau organisasi-organisasi, adanya basis massa, memadainya dana, aksesnya yang luas terhadap media, visi-visi ke Indonesiaannya, atau semata karena dekat secara personal kepada Majelis Tinggi atau karena adanya hubungan kekerabatan," terangnya.

Ray menduga, dengan menilik nama-nama yang disebutkan di atas, nampak terlihat unsur kedekatan personalnya yang jauh lebih menonjol. Pramono Edhi, Dino Patti, dan Gita, misalnya adalah nama-nama yang sepertunya terpilih dicalonkan karena kedekatan personal dengan Ketua Majlis Tinggi.

"Lebih khusus pada Pramono karena merupakan adik ipar SBY. Begitu juga dengan Isran Noor, nampak seperti terlalu dipaksakan. Mungkinkah maksudnya ini untuk memberi kesan adanya perwakilan kepala daerah, tapi dasar penetapannya membingungkan," katanya lagi.

"Dari semua ini memperlihatkan satu hal, betapa mudah prosedur pelaksanaan Konvensi Capres ini jatuh pada subjektivitas-subjektivitas individu. Tanpa transparansi, Konvensi ini hanya jadi ajang mainan Ketua Majelis Tinggi saja," tegas Ray.

Anggota Komite Konvensi dari internal Partai Demokrat, Andi Timo Pangerang mengklaim, pihaknya sudah memiliki persyaratan dan kriteria untuk peserta. "Jelas persyaratannya. Pada waktunya nanti, calon peserta akan mengetahui," katanya.