TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kekerasan terhadap penganut Syiah di Sampang, Madura, hingga kini belum ada penyelesaian.

Meskipun sama-sama menjadi warga Indonesia, kaum minoritas masih sulit menjalankan keyakinan dan agama yang dianutnya.

Menyikapi itu, Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari mengatakan, untuk membina persatuan bangsa dan melindungi kelompok minoritas beragama, harus ada kepemimpinan nasional yang kuat. Juga, harus ada birokrasi yang tanggap terhadap gejolak sosial di masyarakat.

"Negara harus hadir saat terjadi gesekan antar-kelompok beragama, dan membantu mencarikan solusi yang tepat," kata Hajriyanto di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Senin (26/8/2013).

Hajriyanto menuturkan, negara tidak boleh tinggal diam dan menyerahkan proses peradilan pada kelompok-kelompok keagamaan tertentu yang ingin memaksakan diri.

Karena, menurutnya, NKRI ada dan dipertahankan untuk melawan aksi-aksi premanisme sepihak dari kelompok kuat terhadap yang lemah.

"Para aparat harus memiliki koordinasi yang baik di tingkat konsep maupun pelaksanaan, terkait perlindungan terhadap berbagai kelompok agama," tuturnya.

Hajriyanto memaparkan, absennya negara dalam setiap konflik, akan membuat Indonesia dipandang dunia internasional sebagai negara yang gagal melindungi rakyatnya. Ia menilai, Indonesia akan ditertawakan dunia internasional.

"Jika hal ini terjadi, maka citra Indonesia sebagai negara demokrasi yang melindungi hak segenap warga negara akan tercoreng," cetusnya. (*)