TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Rajawali Foundation bersama Kementerian Dalam Negeri akan memberangkatkan kembali para pejabat daerah pada pada 20 September hingga 12 Oktober mendatang, untuk mengikuti pelatihan  public policy di Harvard Kennedy School.

Peserta yang berangkat sebanyak 40 orang, terdiri dari 20 Bupati dan 20 Kepala Bappeda.

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Eko Prasojo, menyatakan program pelatihan ini sangat berguna untuk merubah model mental dan mindset para Bupati dan Wali Kota.

“Dalam menjalankan pemerintahannya dari  hard power menjadi soft power menuju smart power,” katanya dalam pernyataan pers yang diterima Tribunnews, Kamis(29/8/2013).

Adanya program ini, lanjut Eko, para Bupati dan Wali Kota diharapkan menciptakan kebijakan bernilai tambah bagi masyarakat yang diimplementasikan secara efektif.

Namun, ia tak menampik masih ada masalah dalam mengelola kebijakan di Indonesia yaitu tidak tersampaikan dengan baik kepada publik dan tidak dapat merawat kebijakan yang dibuat.

“Saya melihat banyak kebijakan di Indonesia yang bagus tapi tidak disampaikan dengan baik kepada masyarakat sehingga kurang maksimal implementasinya,” tutur Eko.

Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum, Politik, dan Hubungan Antarlembaga Reydonnyzar Moenek menjelaskan, program pendidikan dan pelatihan bagi kepala daerah ini, salah satu tujuannya untuk memberikan pemahaman dan pemantapan
tentang kepemimpinan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurut dia, Kemendagri telah mengevaluasi program pendidikan kepala daerah tahun lalu. Hasilnya banyak manfaat yang diraih pemerintah daerah maupun masyarakat atas pelaksanaan program tersebut, diantaranya penerapan e-government pada wilayah
pemerintahan kabupaten/kota para kepala daerah alumni pendidikan, inventarisasi persoalan  lapangan secara langsung dengan kunjungan rutin kepala daerah beserta perangkatnya ke  desa-desa, serta penerapan standar pelayanan minimal di bidang kesehatan, pendidikan, dan pengolahan sampah.

"Ada juga program pengembangan sektor agrobisnis yang meliputi pertanian, perkebunan, dan kelautan serta penerapan pelayanan rumah sakit yang tanpa kelas," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Rajawali Foundation,Agung Binantoro menambahkan, peserta tahun ini juga mendapat pelatihan dari Northwestern University Transportation Center (NUTC) Chicago. Pasalnya, institusi ini masih yang terbaik di dunia dalam hal manajemen transportasi wilayah. Karena itu, program tahun 2013 dinamai “Expanded Leadership Transformation in Indonesia Program.”

“Harapannya para peserta dapat menimba pengetahuan lebih dalam di bidang manajemen transportasi,” ujarnya.

Perlu diketahui juga bahwa penyelenggaraan program Executive Education Harvard Kennedy School dan Nortwestern University Transportation Centre di Amerika Serikat ditanggung oleh masing-masing universitas penyelenggara.

Sedangkan pembelajaran di Indonesia dan biaya perjalanan internasional (tiket PP) JakartaAmerika Serikat dan uang saku, berasal dari anggaran Pemerintah Indonesia melalui APBN Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri dan APBD daerah masing-masing peserta.

Agung mengungkapkan Rajawali Foundation merasa perlu memberikan seluas-luasnya pengetahuan yang diperlukan bagi pemerintah daerah, dalam hal ini kepada Bupati atau Wali Kota agar menjadi  agent of change di daerahnya.

“Selain itu para peserta dituntut mampu merancang pembangunan daerah yang feasible, relevan, dan efektif bagi kemakmuran masyarakat setempat,” jelasnya.