TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Walau pelaksanaan konvensi Partai Demokrat banyak dikritik berbagai kalangan namun diyakini masih jauh lebih baik dibandingkan cara partai lain yang hanya mengusung ketua umumnya menjadi calon presiden.

"Cara yang ditempuh partai berlambang bintang mercy itu masih cara yang paling demokratis dibandingkan dengan cara-cara penetapan calon presiden oleh partai lain yang hanya mengusung ketua umumnya saja sebagai calon presiden. Semua partai harusnya mengikuti cara yang ditempuh oleh PD untuk mendapatkan calon pemimpin terbaik," ujar Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan Bandung, Jawa Barat, Asep Warlan Yusuf, Minggu (1/9/2013).

Asep mengatakan, konvensi juga akan mengikis keharusan untuk mengusung ketua umum partai menjadi calon presiden yang selama ini lazim diterapkan partai politik di Indonesia.

“Selama ini kan karena calon presiden ditetapkan oleh partai politik, maka seperti sudah menjadi otomatis capresnya adalah ketua umumnya. Ini tidak baik, harusnya bukan ketua umumnya saja, karena meski jabatannya ketua umum, belum tentu ketua umum adalah calon terbaik. Itu makanya untuk mencari calon terbaik maka dibuka ruang konvensi, itu yang dipraktekkan di negara-negara demokrasi seperti AS,” katanya.

Namun konvensi yang dilakukan Partai Demokrat bukan tidak boleh dikritik. Dia melihat cara pelaksanaan konvensi yang membuka ruang untuk orang dari nonkader menjadi capres justru seperti antitesa dari pelaksanaan demokrasi. Konvensi ala PD justru akan membuat orang enggan untuk bergabung ke parpol karena toh untuk menjadi calon presiden tidak perlu masuk parpol, cukup dengan mengikuti konvensi saja.

“Untuk menjadi calon presiden secara konstitusional memang harus melalui parpol. Membuka peluang kader nonparpol akan membuat orang menjadi enggan bergabung ke parpol karena toh bisa ikut konvensi ala Partai Demokrat, tanpa harus bergabung ke parpol. Pemikiran akan sangat pragmatis,” ujarnya.

Asep mengatakan kalau PD mau jujur menggelar konvensi, harusnya yang diusung adalah kader partai terbaik. Dirinya melihat masih ada kader-kader PD yang kalau dilihat dari track rekordnya pantas diusung oleh PD dan didukung penuh oleh seluruh kader PD. Orang itu harus memiliki track rekord bersih, punya integritas dan berpengalaman dalam membesarkan partai.

“Saya justru melihat sosok Marzuki Alie adalah sosok yang tepat. Dia kini wakil ketua majelis tinggi, artinya orang nomer dua di PD setelah SBY, dia juga bersih dan punya pengalaman sebagai sekjen dan ikut membesarkan PD pada pemilu lalu. Pengalamannya sebagai ketua DPR pun patut dipertimbangkan. Sosoknya meski kontroversial, tapi tegas dan konsisten,” ujarnya.

Menurutnya, aneh kalau kader PD justru tidak mengusung dan medukungnya secara penuh. Cara kader-kader PD yang seperti ini justru tidak fair dan tidak memberikan etika politik dan kesantunan politik. Kader-kader PD yang kini memiliki kedudukan harusnya berterima kasih, karena meski SBY adalah faktor utama penentu kemenangan PD para pemilu lalu, kerja kerasnya tidak bisa diabaikan sehingga kader-kader PD kini bisa duduk di jabatan-jabatan publik baik di eksekutif, maupun legislatif.

”Harusnya kader PD kompak mengusung dia bukan malah mengusung orang-orang nonkader yang justru punya basis massa sendiri. Kader PD juga harus sadar dari 3 orang yang ikut kongres di Bandung, terbukti hanya Marzuki yang lolos dari jerat hukum korupsi yang kaitannya di kongres semua. Bahkan pilihan SBY kepada Andi Mallarangeng terbukti salah,karena Andi terseret juga,” katanya.(js)