TRIBUNnews.com, JAKARTA - Aspirasi dan pandangan 33 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan soal siapa calon presiden 2014 yang harus diusung terbelah dalam forum. Ada yang mengusulkan Jokowi, ada juga Megawati, bahkan Puan Maharani.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira yang memimpin sesi rapat membahas aspirasi dan pandangan DPD, mengungkapkan hal tersebut.

Rapat juga membahas kesiapan PDI Perjuangan menghadapi pemilihan legislatif dan kondisi internal partai.

Menyoal aspirasi daerah soal nama Jokowi, menurutnya tidak bisa dinilai hanya lewat presentase atau angka berapa banyaknya DPD yang mengusulkan.

Karena, ada juga DPD yang menyerahkan agar nama capres menjadi wewenang dan keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan.

"Pada dasarnya apa yang disampaikan DPD itu apa yang mereka rasakan. Apa yang mereka coba pahami dari pidato Ibu Ketua Umum," ujar Andreas kepada wartawan di sela Rakornas III PDI Perjuangan di Ecovention Hall, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (7/9/2013).

Menurut Andreas, steering committee memang mempersilakan seluruh DPD menyampaikan asirasinya, salah satunya soal capres. Ia menggarisbawahi pada akhirnya keputusan yang akan menjadi aturan main di partai.

Memang, kata Andreas, sejumlah DPD yang mengusulkan agar penyebutan capres PDI Perjuangan dilakukan sebelum pemilu legislatif 2014. Ada juga yang mengusulkan sesudah Pileg 2014. Namun, apa alasan memilih dua waktu itu, Andreas mengaku belum mengetahui detil.

Ia menduga, mereka yang mengusulkan penyebutan nama capres diumumkan sebelum pileg, mengaca pada pengalaman pada pemilu sebelumnya. Ketika itu PDI Perjuangan mengumumkan di hari terakhir. Sejumlah DPD menilai, jika pengumuman capres dilakukan pada Pilpres 2014, sama saja akan mengulang kekalahan pada Pemilu 2004 dan 2009.

"Rata-rata pengalaman periode lalu, keputusan diambil last minute. Ini tidak terlalu menguntungkan karena perlu waktu sosialisasi dan penyesuaian terhadap konstituen kita. Oleh karena itu mereka usulkan sebelum pileg," terangnya.

"Kalau saya lihat tadi di dalam, belum semua, misalnya setuju Pak Jokowi. Jadi masih normal saja. Saya belum bisa mengatakan itu hal yang luar biasa sekali. Yang saya tangkap, DPD ini melihatnya cukup rasional," kata Andreas lagi.(*)