TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bahruddin Nashori anggota Komisi III FPKB DPR RI membantah menerima amplop berisi uang. Pertemuannya dengan calon Hakim Agung Sudrajad Dimyati tersebut hanya untuk mengklarifikasi nama-nama calon Hakim Agung dan bukannya terima uang.

Dia sebelumnya diduga menerima amplop dari calon hakim agung yang sedang melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dan dipergoki wartawan di toilet Komisi III DPR RI Gedung DPR RI Jakarta, pada Rabu (18/9/2013) siang.

"Saya hanya bertanya ada berapa calon Hakim Agung yang perempuan, dan ada berapa calon yang non-karier? Memang sempat ada percakapan dengan Sudrajad di dalam toilet di Komisi III DPR tersebut, tapi bukan urusan uang,” kata Bahruddin Nashori, politisi FPKB asal Tegal, Jawa Tengah ketika dikonfirmasi wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (18/9/2013).

Bersamaan dengan itu Sudrajad Dimyati ketika disinggung mengenai pemberian amplop yang diduga suap itu kepada Bahruddin Nashori, mengelak disebut melakukan lobi-lobi kepada anggota Komisi III DPR tersebut.

“Saya ke toilet itu hanya untuk membuang air kecil. Pertemuan dengan Pak Bahruddin itu hanya kebetulan dan tidak direncanakan. Jadi, tak ada lobi khusus," ujarnya.

Sebelumnya, usai menjalani uji kelayakan calon Hakim Agung, Sudrajad tiba-tiba keluar dan bergegas ke toilet dan bertemu dengan Bahruddin Nashori. Menurut pemberitaan media, Sudrajad tampak menunggu seseorang. Orang yang ditunggu itu ternyata anggota Komisi III DPR tersebut. Bahruddin sebelumnya menguji Sudrajad sebagai calong hakim agung.

Setelah diselidiki, anggota Komisi III ini adalah Bahruddin Nashori. Di dalam toilet itu keduanya bertemu, dan dalam posisi seperti membuang air kecil di toilet tersebut. Tapi, pada saat itulah Sudrajad menyerahkan sebuah benda mirip amplop ke anggota FPKB DPR RI itu.

Komisi III DPR memang sedang melakukan fit and proper test calon Hakim Agung. Sebanyak 12 calon yang diuji. Khusus pada Rabu (18/9/2013) ini, sebanyak 6 calon yang diuji. Sementara Sudrajat adalah calon hakim agung dari Pengadilan Tinggi Negeri Pontianak, Kalimantan Barat.(js)