TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pergantian Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika kepada Ruhut Sitompul menjadi bahan perbincangan di ruang rapat komisi.

Pemandangan itu terlihat ketika Komisi III DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan bagi calon hakim agung, Kamis (19/9/2013).

Uji kelayakan dan kepatutan tersebut dipimpin oleh Gede Pasek Suardika. Namun, ia meminta izin setelah menguji calon hakim agung Is Sudaryono.

"Rapat akan dipimpin oleh Tjatur Sapto Edy sampai sore," kata Gede Pasek Suardika saat memimpin rapat.

Pasek kemudian berdiri ingin meninggalkan kursinya. Sementara Wakil Ketua Komisi III DPR yang mengikuti uji tersebut adalah Tjatur Sapto Edy dan Al Muzzamil Yusuf.

Tetapi, anggota Komisi III DPR tidak ingin Pasek meninggalkan ruang rapat tersebut.

"Sudahlah disitu saja, jangan diganti. Kapan lagi duduk disitu," kata Saan berseloroh.

Ucapan Saan itu pun ditimpali anggota komisi III DPR lainnya. Diantaranya Ahmad Yani dan Sarifuddin Sudding.

"Masa menyerah dikasih ke Tjatur, sudah pimpin lagi," kata Anggota Komisi III DPR asal PPP Ahmad Yani.

Bahkan Wakil Ketua Komisi III DPR asal PKS Al Muzzammil Yusuf mengusulkan Pasek tetap memimpin uji kelayakan hingga selesai. "Bagaimana, sampai sore Pak Pasek, lalu Senin Pak Pasek lagi, bagaimana," ujarnya.

Hampir seluruh anggota Komisi III DPR menyetujui usulan tersebut. "Kan masih ada hak tolak, belum serah terima, lanjutkan Pak Pasek," kata Anggota Komisi III DPR asal Hanura, Sarifuddin Sudding.

Saan Mustopa mengatakan Pasek masih menjabat sebagai Ketua Komisi III DPR sampai serah terima yang dilakukan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso.

"Pak Priyo (Wakil Ketua DPR) masih di luar negeri. Pak Ketua terusin dong rapatnya," kata Saan lagi.

Tetapi Pasek tetap tak mengindahkan pendapat tersebut. Ia tetap memilih keluar dari ruang rapat.

"Ini bukan walkout, tapi saya benar ada urusan ke Bogor, dilanjutkan Pak Tjatur," kata Pasek kemudian keluar ruang rapat.

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Hanura Syarifudin Sudding menilai, Ruhut tak layak memimpin Komisi III karena dianggapnya tak memiliki kompetensi memadai. Selain itu, menurut Sudding, penunjukan Ruhut tak didasari dengan kriteria yang jelas.