TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) sudah tersebar luas di masyarakat. Namun hingga saat ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum memutuskan kapan pergantian tersebut akan dilakukan.

Direktur Program Imparsial Al Araf dalam diskusi di Galeri Cafe, Jakarta Pusat, Kamis (26/9/2013) mengungkapkan bahwa isu pergantian Kapolri dalam konteks menjelang pemilu, sebenarnya suatu konstruksi isu yang kental dengan nuansa politik.

"Suka atau tidak suka harus diakui bahwa yang namanya instutisi kepolisian merupakan bagian penting dalam institusi penegak hukum yang memang kadang kalau sulit melepaskan dirinya untuk keluar dari ranah intervensi politik partai atau intervensi kekuasaan," kata Al Araf.

Dikatakannya, tidak heran kalau ada kasus-kasus yang kemudian terhambat saat kepolisian mencoba membongkarnya karena berada di dalam poltik kekuasaan itu.

"Persoalan independensi kepolisian menjadi sulit adalah berawal dari proses pergantian Kapolri yang dalam hal ini otoritas politik presiden dan parlemen itu mengambil ruang proses pergantian Kapolri menjadi ruang untuk meminta balas budi pascananti Kapolri dipilih, sehingga kasus-kasus yang melibatkan kekuasaan sering kali kemudian menjadi bagian yang ditransaksikan untuk tidak dibongkar, untuk tidak diungkap dan sebagainya," ujarnya.

Tidak netralnya kepolisian dalam Pemilu 2014 pun dikhwatirkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

"Tentu rasa kekhawatiran itu tetap ada, misalnya presiden ini memilih Kapolri berdasarkan pandangan politik saja, khawatir seperti itu, karena nanti itu polisi tidak netral," kata Komisioner Kompolnas Hamidah Abdurrachman.

Tetapi Hamidah percaya pemilihan Kapolri akan dilakukan presiden secara objektif berdasarkan rekam jejak yang diterima presiden dari berbagai pihak.

"Kita harus percaya pemilihan yang dilakukan presiden itu objektif berdasarkan rekam jejak yang dibuat oleh selain Kompolnas juga oleh Kapolri, karena Kapolri sekarang juga kan mengajukan," katanya.