TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi PKB Marwan Jafar menilai Pilkada langsung lebih banyak menimbulkan efek negatif. Ia mengatakan sejumlah masalah timbul akibat adanya pemilukada yang dilakukan secara langsung.

"Lihat saja seringnya timbul konflik horisontal, adanya budaya politik dan kebanyakan pilkada ini berujung di MK," kata Marwan dalam diskusi Publik dengan tema "Mahalnya Ongkos Politik", Fraksi PKB, Gedung DPR, Jakarta, Kamis (26/9/2013).

Marwan mencotohkan konflik horisontal di Jawa Timu. Di mana, salah satu calonnya harus menghabiskan biaya sebesar Rp40 miliar.

"Di Jombang itu menghabiskan 40 miliar. Bagaimana coba mengembalikan dananya itu kalau tidak korupsi. Padahal Jombang sumber daya alamnya tidak ada," imbuhnya.

Disisi lain, masyarakat juga masih kurang dalam menanggapi demokrasi sehingga demokrasi yang terjadi dalam pilkada langsung selalu berujung pada politik uang .

"Demokrasi ini belum bagus, tingkat pendidikan juga masih sangat rendah dan ini menjadi tantangan yang harus dijawab," imbuhnya.

Marwan menyarankan kepala daerah dipilih oleh DPRD sehingga bila terjadi politik uang dalam prosesnya tentu dengan mudah diketahui.

"Kalau mau itu dikembalikan ke DPRD, kalau ada money politic tentu akan ketahuan karena terorganisir," jelasnya.

Saran itu juga didukung oleh anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Ryaas Rasyid.

"Saya mendukung, yang penting sistem ini dikawal supaya DPRD tidak menyalahgunakannya," ujarnya.

Ryaas mengatakan pemilihan kepala daerah oleh DPRD setempat dapat mencegah politik uang, praktik korupsi, dan kecurangan lainnya.

Selain itu, lanjutnya, kualitas DPRD sekarang berbeda dengan yang lalu karena telah menjadi lebih baik. Sehingga, apabila pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD tidak dikhawatirkan terjadi penyelewengan.

"Dulu DPRD kemasukan premanisme, tapi sekarang sudah beda. Dulu DPRD memeras kepala daerah maka kita serahkan ke rakyat langsung. Tapi ternyata, setelah dipindahkan kepada rakyat banyak politik uang dan kecurangan," kata Ryaas.