KPK Berharap Polri Perbaiki Kinerja Ungkap Korupsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menganggap Polri harus berbenah diri memperbaiki kinerjanya terutama dalam penanganan kasus korupsi.

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengungkapkan bahwa dengan adanya perbaikan kinerja kepolisian khususnya dalam penanganan kasus korupsi maka tugas berat yang saat ini diemban KPK akan semakin ringan.

"Dibanding polisi dan kejaksaan, kesannya kok kejaksaan lebih oke ya. Nah, ini saya harap memacu mereka bekerja lebih baik. Kan sudah banyak modul antikorupsi diberbagai perguruan tinggi, di Polri kan belum (ada). Masukkan dong itu di Akpol, PTIK, Diklat antikorupsi supaya seirama dengan yang lain," kata Adnan Pandu Praja seusai Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Kinerja Polri di Gedung Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Jakarta Selatan, Senin (30/9/2013). 

Dijelaskan Adnan, pengaduan kasus korupsi dari masyarakat yang masuk ke KPK sekitar 6 000 kasus per tahun. Sehingga, diperlukan keseriusan lembaga terkait dalam memberantas korupsi.

"Katakan ada 10 kasus dan semuanya kita bahas dan ada solusi. Persoalannya, apa cuma ada 10 (kasus)? Padahal kita tahu KPK sendiri mendapat pengaduan 6.000 kasus setiap tahun, itu minimum. Yang kita tangani cuma 75 kasus tapi berbau korupsi cuma 25 persen," ujarnya.

Menurutnya lemahnya lembaga pengawasan dalam hal ini DPR, sehingga hanya Polri sendiri yang bisa mengubah lembaganya. Ia berharap Polri serius mengubah diri.

"Saya berharap Polri mau serius berubah. Semua tergantung Polri. Kalau Polri mau, mungkin KPK enggak bayak kerjaan lagi. Tadi semua sepakat KPK, Kompolnas, Komnas HAM, kalau Polrinya benar kita-kita enggak ada kerjaan," kata Adnan.

Sementara Komisioner Kompolnas Adrianus Meliala mengungkapkan bawa saat ini polisi banyak sekali perhatian dan bidang tugasnya, sehingga tidak bisa memberikan fokus pada satu kegiatan saja.

Selain itu, anggaran yang diberikan kepada Polri itu pada dasarnya kurang dari keutuhan.

"Maka, sudah tidak fokus, yang kedua tambah lagi tidak cukup (anggaran) untuk buat perubahan. Pada dasarnya itulah yang membuat Polri dianggap tidak berkinerja khususnya pada  hal- hal yang menjadi perhatian KPK," kata Adrianus.