Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yogi Gustaman

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tidak semua partai politik peserta pemilu secara negatif memandang kerjasama Komisi Pemilihan Umum yang menggandeng Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk pengamanan data pemilu, Demokrat misalnya. Mereka setuju Lemsaneg tangani pengamanan data pemilu.

"Kami sudah tahu, data harus terbuka. Jadi hanya lembaga yang sudah piawai dan untuk pengolahan, analisa data. Jadi tidak apa-apa kerjasama dengan lembaga pemerintah," ujar Ketua DPP Demokrat Bidang Kesra, Muhammad Jafar Hafsah di Jakarta, Rabu (9/10/2013).

Menurut Jafar, publik tidak perlu khawatir pada peranan Lemsaneg mengamankan data pemilu. Sekalipun Lemsaneg memiliki pertanggungjawaban kepada Presiden, namun ada koridor yang menjadi tanggung jawabnya ketika bekerjasama dengan pihak lain, salah satunya KPU.

"Lagipula, tetap pengamanan data itu ada kesepakatannya yang mana boleh dan tidak boleh. Semuanya resmi, nanti penghitungan suara dikeluarkan oleh KPU. Jadi enggak ada spekulasi (ada intervensi). Kami melihatnya kerjasama itu tetap positif," terang Jafar.

Sebelumnya, Ketua KPU Husni Kamil Manik, menegaskan asumsi yang mengatakan lembaganya dikhawatirkan tak independen dengan melibatkan Lemsaneg dalam pengamanan data Pemilu 2014 sangat berlebihan. Karena, kerjasama KPU dengan lembaga sandi ini terbuka.

Keterlibatan Lemsaneg sebagai lembaga pemerintah memiliki rekam jejak bagus, profesional, sehingga KPU beralasan tak salah bekerjasama. Husni memastikan Lemsaneg bertanggung jawab kepada KPU sebagai pihak yang meminta kerjasama. Bahkan, Lemsaneg akan dibantu BPPT, UI, ITB dan kampus lainnya.

"KPU dalam menyelenggarakan pemilu harus menggunakan instrumen negara supaya pemilu sukses. BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) pertanggungjawabannya juga ke negara. Jadi saya kira kekhawatiran itu berlebihan," kata Husni di KPU, Jakarta, Rabu (2/10/2013).

Keterlibatan Lemsaneg hanya pada mengamankan data supaya aman dari serangan peretas yang tidak bertanggungjawab dan membuat jalannya pemilu berantakan.

"Kami juga ingin pastikan data pemilih ini aman dari serangan pihak tidak bertanggungjawab," katanya.