TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum sependapat dengan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY mengkritik sistem dinasti politik yang terjadi di sejumlah wilayah.

Anas mengatakan dalam era demokrasi modern, elite politik harus membuka ruang yang lebih besar bagi sistem meritokrasi yang berbasis kecakapan dan prestasi dalam politik. Bukannya, mengutamakan hubungan kekeluargaan dan kekerabatan untuk melanggengkan kekuasaannya.

"Jadi kalau Pak SBY misalnya menyindir atau mengkritik dinasti politik itu saya setuju. Artinya SBY itu setuju ada ruang yang terbuka makin lebar untuk meritokrasi," kata Anas di kediamannya, Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa (15/10/2013).

Anas mengungkapkan sejak lama telah mengingatkan mengenai meritokrasi politik yang berdasarkan kemampuan, kecakapan dan prestasi. Ia yakin bila meritokrasi yang dipilih maka dinasti politik akan hilang dengan sendirinya.

"Karena kalau dinasti itu kan konteksnya hubungan darah, family. Kalau meritokrasi itu prestasi," ungkapnya.

Karena itu, Anas berharap agar Presiden SBY yang sempat menyindir tentang dinasti politik bisa berada digaris terdepan dalam mewujudkan meritokrasi tersebut.

"Dan kalau beliau setuju untuk mempromosikan meritokrasi politik, kita semua berharap beliau ada di depan memberikan contoh untuk itu. Jadi itu harapan yang wajar," tegasnya.

Anas menilai bahwa saat ini Presiden SBY belum sepenuhnya menciptakan sistem meritokrasi tersebut. Namun, masih ada waktu untuk Presiden SBY sungguh-sungguh mengedepankan meritokrasi politik dan menghilangkan dinasti politiknya di Partai Demokrat.

"Sekarang belum. Tetapi belum terlambat untuk Pak SBY berada di depan untuk mempromosikan meritokrasi politik," katanya.