TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Universitas Indonesia, Tjipta Lesmana mengingatkan bahwa media massa bertanggungjawab mencerahkan publik menentukan pemimpin dan wakilnya lewat Pemilu Legislatif dan Presiden 2014.

"Jangan lupa, masyarakat mendapatkan informasinya 80 persen dari media massa. Informasi media sangat penting. Kalau informasinya terkontaminasi, bias, teracuni, masyarakat bisa salah menetapkan pilihannya," ujar Tjipta di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (16/10/2013).

Menurut Tjipta, sebagian besar informasi berasal dari media massa. Karenanya, media massa berperan penting untuk mengarahkan masyarakat supaya memilih calon pemimpin yang baik, baik dalam arti moralitas, integritas dan kapasitasnya.

Ia menyayangkan, misalnya penyelenggaraan Miss World di Bali beberapa waktu lalu, yang muncul tokoh politik karena pemiliknya masuk dalam pencalonan wakil presiden. Harusnya, Komisi Penyiaran Indonesia berbuat, ujar Tjipta tanpa menyebut yang dimaksud.

"Makanya, KPU dan KPI harus berani menegakkan aturan yang sudah ada. Jangan hanya menjadi macan ompong. Nanti masyarakat yang menegur," katanya.

Menyoal banyaknya politisi yang memiliki media, Tjipta mengusulkan, harus dikritisi sisi buruknya, tapi tak boleh sembarangan, apalagi serampangan dengan menabrak etika jurnalistik. "Kalau terindikasi kuat silakan buka saja," ucapnya.